ELHARAMAIN NEWS – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat mengingatkan penyelenggara umrah dan haji khusus agar memenuhi kewajiban perizinan dan akreditasi. Penyelenggara yang tidak terakreditasi dapat diblokir dari Siskopatuh sehingga tidak bisa memberangkatkan jemaah.
Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Pembinaan PPIU dan PIHK serta Perizinan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Agam, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar M. Rifki dan Kapolres Bukittinggi Kombes Pol. Ruly Indra Wijayanto.
Kasubdit Perizinan dan Akreditasi Umrah Kemenhaj, Ronal Paul Sinyal, menyebut layanan akreditasi dibuka kembali sejak akhir September 2026. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib menjalani akreditasi paling lambat dua tahun setelah izin terbit.
“PPIU dan PIHK wajib melakukan akreditasi paling lambat dua tahun setelah izin terbit dan memperpanjangnya setiap lima tahun. PPIU yang tidak melakukan akreditasi dapat diblokir dari sistem Siskopatuh sehingga tidak dapat memberangkatkan jemaah,” jelas Sinyal, sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Kanwil Sumbar.
Ia memaparkan, pengajuan izin dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Siskopatuh. Prosesnya meliputi verifikasi rekomendasi kantor wilayah, penyerahan bank garansi, pemeriksaan dokumen, hingga persetujuan pejabat terkait.
Rifki menjelaskan, Kemenhaj Sumbar sebelumnya menggelar inspeksi di Bandara Internasional Minangkabau untuk memeriksa legalitas penyelenggara. Pemeriksaan itu bertujuan mencegah penipuan, penelantaran jemaah, serta penggunaan izin atau atribut PPIU yang tidak sesuai. Upaya penelusuran legalitas di Sumbar juga diulas dalam laporan nama merek dan PT berizin.
“Tujuan kami melakukan inspeksi mendadak adalah memberikan perlindungan kepada jemaah umrah, agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan,” ujar Rifki.
Rifki mengatakan Kemenhaj mendukung penyelenggara yang patuh. Penyelenggara yang belum berizin atau masih dalam proses moratorium diimbau tidak memberangkatkan jemaah sebelum prosedur perizinan rampung.
Sinyal berharap PPIU dan PIHK memahami bahwa “regulasi ini bukan untuk menyulitkan usaha, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada jemaah.” Menurut dia, “Jemaah harus dilayani secara profesional, aman, nyaman, dan sesuai dengan janji layanan yang telah disepakati.” Ketentuan perizinan terbaru untuk penyelenggara umrah juga dapat dibaca dalam laporan aturan baru perizinan travel umrah.
Bagi calon jemaah umrah dan haji khusus, tanyakan nama perusahaan resmi (PT), nomor izin, dan status akreditasi penyelenggara sebelum membayar. Cocokkan data itu dengan kanal resmi Kemenhaj, dan pastikan nama di kuitansi sama dengan nama perusahaan yang berizin.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
