ELHARAMAIN NEWS – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengembalikan jumlah petugas haji tahun 2026 sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat kerja sebelumnya. Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya pengurangan jumlah petugas haji dari unsur mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan mukimin.
Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd Iqbal Romzi menilai pengurangan tersebut bertentangan dengan komitmen bersama yang sebelumnya telah disepakati antara DPR dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menjamin kualitas pelayanan jemaah haji.
“Kalau digabungkan, jumlah petugas haji dari unsur mahasiswa dan mukimin pada 2026 justru berkurang dibanding 2025. Padahal kita sudah sepakat untuk dilakukan penambahan. Kami mohon agar ini perlahan-lahan dikembalikan sesuai kesepakatan sebelumnya,” ujar Iqbal dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Dewan Pengawas BPKH, Rabu (21/1/2026) di Senayan, Jakarta.
Selain soal petugas haji, Iqbal juga menyoroti persoalan pembimbing ibadah haji khusus (KPIHU) yang mengalami kendala pelunasan biaya keberangkatan, meski telah mendapatkan pengecualian dalam Undang-Undang Haji yang baru.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi agar tidak berdampak pada jemaah haji khusus. Ia mengingatkan agar jangan sampai jemaah menjadi bingung akibat pembimbing ibadah yang tidak dapat berangkat.
“Perlu ada solusi bagi pembimbing KPIHU yang diblokir tidak bisa melunasi, padahal Undang-Undang Haji memberi pengecualian. Jangan sampai jemaah bingung karena pembimbingnya tidak bisa berangkat,” jelasnya.
Iqbal juga mengingatkan pentingnya pembagian kartu Nusuk kepada jemaah haji sejak di Tanah Air atau di embarkasi sebelum keberangkatan. Ia menekankan bahwa hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
“Sesuai kesepakatan, kartu Nusuk harus sudah dibagikan di Indonesia atau di embarkasi sebelum keberangkatan jamaah ke Arab Saudi. Ini jangan sampai terulang, karena perannya sangat menentukan kelancaran pelaksanaan ibadah haji,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Iqbal mengapresiasi proses seleksi dan pelatihan petugas haji yang dinilai semakin menekankan keseimbangan antara kesiapan fisik dan kapasitas wawasan. Menurutnya, petugas haji dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga ketangguhan fisik untuk menghadapi kondisi di lapangan.
“Ketangguhan fisik menjadi persyaratan vital. Antara kesiapan fisik dan wawasan harus seimbang, karena petugas haji dituntut amanah dan terampil,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Iqbal mengingatkan Kemenhaj agar meningkatkan kewaspadaan guna mencegah terulangnya kasus jemaah haji yang hilang seperti pada musim haji sebelumnya. Ia menekankan pentingnya kejelasan informasi keberadaan jemaah demi menjamin perlindungan dan pelayanan yang optimal.














