Komisi VIII DPR: RUU Pengelolaan Keuangan Haji Disesuaikan dengan Dinamika Penyelenggaraan Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji akan disesuaikan dengan dinamika terkini dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengatakan revisi regulasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola dana haji agar lebih transparan, adil, serta memberikan manfaat yang proporsional bagi para jemaah.

“Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendorong percepatan pembahasan agar RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang, guna mendukung penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh umat Islam Indonesia,” ujar Abidin di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, pengelolaan dana haji yang lebih akuntabel akan membantu memastikan asas keadilan terpenuhi sekaligus menghindari berbagai dugaan ketidakadilan yang selama ini kerap disuarakan oleh sebagian jemaah.

DPR RI sebelumnya telah menyetujui RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat memimpin rapat paripurna menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan terkait usulan tersebut.

“Apakah RUU usul inisiatif Komisi VIII DPR tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” kata Puan, yang kemudian dijawab setuju oleh para anggota dewan yang hadir.

Persetujuan tersebut merupakan hasil dari proses harmonisasi yang dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan melibatkan berbagai fraksi di parlemen.

Dengan disetujuinya RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR, pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama pemerintah. Komisi VIII DPR juga meminta pemerintah segera menyiapkan Daftar Isian Masalah (DIM) agar proses pembahasan dapat segera dimulai.

RUU ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan dana haji serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Related Post