ELHARAMAIN NEWS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026). Muzaki Kholis diketahui tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.25 WIB dan hingga siang hari masih menjalani pemeriksaan.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.
Menurut Budi, saksi yang diperiksa berinisial MZK, yang menjabat sebagai Wakil Katib PWNU DKI Jakarta.
Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan kebijakan pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah pada tahun 2024, saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama. Tambahan kuota tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang dapat mencapai lebih dari 20 tahun.
Sebelum penambahan, Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Dengan tambahan tersebut, total kuota meningkat menjadi 241 ribu jemaah. Namun, kebijakan pembagian kuota tambahan itu menjadi sorotan setelah dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Pembagian tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang mengatur kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota nasional. Pada praktiknya, Indonesia menggunakan kuota 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus pada 2024.
KPK menyebut kebijakan tersebut berdampak langsung pada jemaah haji reguler. Sebanyak 8.400 jemaah yang telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya berpeluang berangkat setelah adanya kuota tambahan, justru gagal berangkat pada musim haji 2024.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka. KPK menegaskan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup.
Penyidikan perkara ini masih terus berlanjut, termasuk dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami proses pengambilan kebijakan dan alur pembagian kuota haji tambahan tersebut.














