Pemerintah Naikkan Kuota Sertifikasi Halal Gratis UMKM Jadi 1,35 Juta di 2026

Neo Jurnalis

ELHARAMAIN NEWS — Program percepatan sertifikasi halal gratis (SEHATI) mendapatkan dukungan penuh dari Presiden RI. Pemerintah menargetkan 1,35 juta pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya pada tahun depan, meningkat 35 persen dari target tahun sebelumnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodri menyampaikan hal tersebut dalam acara Media Gathering BPJPH bertema “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto” di FX Sudirman, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

“Targetnya tahun ini satu juta kuota. Tahun depan naik 35 persen menjadi 1,35 juta, dan ini merupakan arahan langsung dari Presiden,” ujar Qodri.

Apresiasi Perluasan Program SEHATI

Dalam kesempatan yang sama, Babe Haikal menyampaikan apresiasinya atas kebijakan yang memperluas jangkauan program sertifikasi halal gratis bagi UMKM.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tahun depan kita mendapatkan 1,35 juta pengusaha digratiskan oleh Presiden Prabowo,” ucap Babe Haikal.

Ia menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam memperkuat industri halal nasional. Menurutnya, kelancaran program tersebut akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk menembus pasar global dan meningkatkan daya saing.

“Halal itu bukan soal agama saja. Halal adalah symbol of health, symbol of clean, symbol of quality. Kalau kita tidak bergerak, kita akan tertinggal,” tegasnya.

Kendala AMDAL Jadi Perhatian Pemerintah

Qodri juga mengungkapkan adanya penurunan signifikan jumlah pendaftar sertifikasi halal sejak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diberlakukan sebagai salah satu syarat pengajuan.

Ia menekankan bahwa syarat tersebut harus segera dibahas karena dapat menghambat realisasi target nasional.

“Persoalan AMDAL harus diselesaikan sekarang. Jangan sampai target 1,35 juta tidak tercapai karena hambatannya bukan di sertifikasinya, melainkan di AMDAL-nya,” jelas Qodri.

Rencana Sinergi Antar Kementerian

Lebih lanjut, KSP bersama BPJPH akan mengundang sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan solusi. Di antara yang akan dilibatkan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perdagangan.

Qodri menegaskan bahwa keberadaan AMDAL seharusnya menjadi penguat bagi pelaku usaha. Karena itu, ia mendorong adanya penyeragaman aturan dan penyederhanaan prosedur agar UMKM tidak terbebani.

“AMDAL semestinya mendukung, bukan menghambat. Kita akan pastikan regulasinya benar-benar selaras dengan kebutuhan UMKM,” katanya.

Harapan Pertumbuhan Ekonomi Halal

Babe Haikal menutup dengan optimisme bahwa perluasan sertifikasi halal dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Semoga sektor halal memberi kontribusi signifikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” pungkasnya.

Related Post