ELHARAMAIN NEWS — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan penguatan tata kelola keuangan haji harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Badan Legislasi DPR RI, Kamis (12/2/2026).
Menurut Dahnil, penyesuaian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem haji nasional lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.
“Keuangan haji adalah bagian dari keuangan negara. Karena itu tanggung jawabnya berada pada Pemerintah. Kita ingin memastikan tata kelola yang semakin akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah,” ujarnya.
Dalam skema baru, transaksi penyelenggaraan haji dipisahkan dari transaksi pengelolaan dana. Setoran awal Bipih ditegaskan sebagai uang muka jasa penyelenggaraan yang disetorkan ke rekening atas nama Menteri Haji dan Umrah, memperjelas posisi pemerintah sebagai penyedia layanan publik.
Hubungan antara Menteri dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga diperjelas. BPKH bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Haji dan Umrah, dengan kewajiban menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Menteri juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.
Dahnil menekankan lembaga pengelola dana haji tidak berada dalam domain operasional penyelenggaraan haji. Fokusnya adalah investasi dan manajemen portofolio secara profesional dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah.
Ia mengusulkan kontrak kinerja tahunan antara Menteri dan BPKH yang mencakup target nilai manfaat, batas risiko, indikator kinerja utama, serta standar tata kelola. Biaya operasional lembaga akan diselaraskan dengan capaian berbasis nilai manfaat.
Penggunaan nilai manfaat tetap melalui persetujuan DPR dan dapat dimanfaatkan untuk subsidi atau rasionalisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), peningkatan layanan, serta kemaslahatan umat. BPKH juga diberi fleksibilitas investasi lintas sektor dengan prinsip prudent dan stabilitas imbal hasil.
“Tujuan kita adalah optimalisasi dana jangka panjang secara profesional, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh jemaah dan umat,” kata Dahnil.
Penyesuaian regulasi ini diharapkan memperkuat sistem haji nasional sekaligus menjadi model pengelolaan keuangan haji yang modern dan berkelanjutan.














