Wajib Halal 2026, UMK Dapat 1,35 Juta Sertifikat Gratis

Neo Jurnalis

ELHARAMAIN NEWS — Pemerintah memberikan dukungan besar kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menggratiskan 1,35 juta sertifikat halal bagi produk UMK pada tahun 2026.

Kabar tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal. Menurut dia, kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap UMK agar mampu beradaptasi dengan regulasi halal tanpa terbebani biaya.

“Kabar gembira bagi kita semua, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dengan menggratiskan 1,35 juta sertifikat halal pada tahun 2026,” ujar Babe Haikal di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Capaian Sertifikasi Halal Nasional

Babe Haikal menjelaskan, pada tahun 2025 BPJPH telah merealisasikan kuota sertifikasi halal gratis sebanyak 1,14 juta sertifikat bagi UMK. Hingga akhir 2025, total produk yang telah bersertifikat halal secara nasional mencapai 10,9 juta.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, sekaligus efektivitas kebijakan kemudahan yang diberikan pemerintah.

“Pemerintah terus berupaya memperluas akses sertifikasi halal agar UMK semakin berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global,” kata Babe Haikal.

Warung Masuk Skema Gratis

Upaya mempermudah UMK juga dilakukan BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025. Regulasi ini memasukkan jenis usaha kuliner warung ke dalam kategori sertifikasi halal gratis.

Jenis usaha tersebut antara lain Warung Tegal, Warung Nasi Sunda, Warung Ayam Goreng, dan sejenisnya. Sebelumnya, warung termasuk jasa penyedia makanan yang wajib mengikuti skema sertifikasi halal reguler berbayar.

Dengan kebijakan baru tersebut, tercatat sebanyak 25.002 warung nasi telah terdata dalam sistem Sihalal dan memperoleh sertifikat halal gratis.

Pendampingan dan Sistem Digital

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi halal gratis bagi UMK didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Pendampingan ini dinilai efektif membantu UMK dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

BPJPH juga menegaskan seluruh layanan sertifikasi halal, baik melalui skema self declare bagi UMK maupun skema reguler untuk usaha menengah dan besar, dilakukan secara transparan dan berbasis digital melalui sistem informasi Sihalal.

“Dalam layanan sertifikasi halal secara digital ini tidak ada pertemuan fisik maupun komunikasi personal antara pegawai BPJPH dan pelaku usaha,” ujar Babe Haikal.

Ia menambahkan, proses sertifikasi halal reguler dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Related Post