Wajib Halal Produk UMK hingga Kosmetik Digeser ke 2028, Pemerintah Susun Peta Jalan dan Satgas Percepatan

elharamaindigital

Etalase warung makan dengan aneka lauk dan pedagang berjilbab di Indonesia

ELHARAMAIN NEWS – Pemerintah menyusun peta jalan kewajiban sertifikasi halal dengan target implementasi pada 2028, setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 menggeser masa penahapan wajib halal bagi sejumlah kelompok produk hingga 17 Oktober 2028. Penyusunan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Kelompok produk yang tenggatnya disesuaikan meliputi makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor tertentu, kosmetik, serta barang gunaan. Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga digelar di Jakarta, Kamis (12/11/2026), menurut laporan Antara.

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, meminta jeda waktu itu tidak dipakai untuk menunda persiapan. “Ini merupakan tindak lanjut setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 40 tahun 2026, untuk menyusun peta jalan menuju 2028 sebagai komitmen kita bahwa produk halal ini adalah bagian dari jati diri bangsa,” ujar Warsito dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Warsito, periode 2026–2028 harus dimanfaatkan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempercepat kesiapan. Tantangan yang dipetakan antara lain kesiapan pelaku usaha, pemerataan fasilitas pemeriksaan dan pendampingan, kemudahan menelusuri bahan baku, serta pengawasan produk impor.

Dalam rapat itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaporkan sertifikasi halal nasional telah menjangkau lebih dari 15,4 juta produk hingga November 2026.

Pemerintah menyiapkan tiga langkah lanjutan. Pertama, membentuk tim kecil di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyiapkan satuan tugas percepatan sertifikasi halal. Kedua, mengkaji dasar hukum satgas itu, baik lewat keputusan Menko Perekonomian maupun kemungkinan instruksi atau peraturan presiden. Ketiga, menyusun peta jalan per klaster yang memuat program, penanggung jawab, dan target waktu.

Kemenko PMK juga meminta pemerintah daerah aktif mendata pelaku UMK, mendampingi sertifikasi, dan memasukkan program jaminan produk halal ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Fasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi UMK disebut sebagai salah satu penopang peta jalan.

Ketentuan ini mengubah gambaran sebelumnya, ketika kewajiban sertifikat halal tahap baru disebut berlaku mulai 18 Oktober 2026 termasuk bagi produk UMK. Hingga berita ini disusun, rincian lengkap peta jalan dan pembagian klasternya belum diumumkan.

Bagi konsumen muslim, termasuk jemaah yang menyiapkan bekal makanan dan kosmetik untuk umrah atau haji, label halal resmi BPJPH tetap menjadi pegangan saat berbelanja. Pelaku UMK yang memproduksi oleh-oleh dan perlengkapan jemaah dapat memanfaatkan masa transisi ini untuk mengurus sertifikat lebih awal.

Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.

Related Post