ELHARAMAIN NEWS – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan dana jemaah haji khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dalam kondisi aman.
Saat ini, proses pencairan Pengembalian Keuangan (PK) masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.
Sekretaris BPKH Ahmad Zaky menegaskan, BPKH sebagai lembaga pengelola dana umat hanya dapat menyalurkan dana berdasarkan pengajuan dan perintah resmi dari kementerian terkait.
Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip akuntabilitas, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap mekanisme audit dan peraturan perundang-undangan.
“Hingga saat ini, BPKH terus melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait. Tanpa adanya pengajuan atau instruksi resmi, BPKH tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pencairan. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga prinsip akuntabilitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap mekanisme audit,” kata Ahmad Zaky, dikutip dari Republika, Selasa (6/1/2025).
Menanggapi kekhawatiran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terkait kepastian pencairan dana, BPKH menegaskan bahwa tidak terdapat kendala dari sisi ketersediaan anggaran. Dana haji khusus dipastikan berada dalam kondisi likuid dan siap disalurkan.
“Kami memastikan dana telah siap. Saat ini kami hanya menunggu penyelesaian proses administratif di kementerian terkait agar pencairan dapat dilakukan secara tepat sasaran, sesuai ketentuan yang berlaku, dan segera dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara,” ujar Ahmad.
BPKH menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pencairan PK setelah seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan transparansi pengelolaan dana haji sekaligus memastikan perlindungan hak jemaah haji khusus.














