ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat pengawasan melekat terhadap petugas haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Langkah ini ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, saat memberikan arahan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPIH Kloter Embarkasi Padang.
Harun menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukan sekadar tugas administratif, melainkan amanah spiritual. Ia menyebut para petugas sebagai orang-orang terpilih yang diberi kesempatan untuk melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci.
“Menjadi petugas itu ibadah. Melayani tamu Allah dengan baik adalah bagian dari integritas. Kita harus merasa Allah melihat setiap pelayanan yang kita berikan,” ujar Harun, Kamis (5/2/2026).
Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Kemenhaj akan menerapkan Penilaian Kinerja (Penkin) harian bagi seluruh petugas haji. Sistem ini menjadi instrumen kontrol agar petugas tetap fokus menjalankan tugas pelayanan jemaah.
“Setiap hari petugas akan mengisi Penkin. Ini bagian dari pengawasan agar tidak ada yang lalai dari tugas utamanya,” tegasnya.
Harun mengingatkan agar petugas tidak lebih mengutamakan kenyamanan dan ibadah pribadi hingga mengabaikan tanggung jawab pelayanan.
“Jangan sampai dari subuh sampai magrib di Masjidil Haram terus, ingin ke Raudhah terus, tapi tugas pelayanan terbengkalai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa esensi petugas haji adalah melayani, bukan justru mencari kenyamanan pribadi selama berada di Tanah Suci.
“Harus kita tanamkan dalam diri, kita ditugaskan untuk melayani jemaah, bukan minta dilayani. Kebaikan yang kita lakukan adalah amanah yang Allah titipkan melalui Kemenhaj,” ujarnya.
Selain itu, Harun juga menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas. Petugas yang telah diperingatkan namun tetap melanggar aturan akan dikenai tindakan tegas, termasuk dipulangkan sebelum masa tugas berakhir.
“Saya bukan menakut-nakuti. Tapi kalau sudah diperingatkan dan tetap melanggar, saya akan ambil tindakan tegas. Bisa saja dipulangkan sebelum waktunya,” katanya.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah potensi pemberian imbalan atau tip dari jemaah kepada petugas, khususnya dalam layanan seperti kursi roda, safari wukuf, dan tanazul. Harun menegaskan, seluruh layanan telah diatur dan difasilitasi oleh Kemenhaj sehingga petugas wajib menolak pemberian dalam bentuk apa pun.
“Kadang jemaah bilang, ‘Ini saya ikhlas, Pak.’ Tapi tetap harus ditolak. Ini demi menjaga kehormatan dan integritas petugas,” ujarnya.
Menutup arahannya, Harun mengajak seluruh petugas haji untuk berjalan seirama dengan Kemenhaj demi menjaga nama baik bangsa serta memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib, aman, dan penuh keberkahan.














