DPR Tetapkan 64 RUU Prioritas 2026, Revisi UU Keuangan Haji Masuk Agenda Strategis

Neo Jurnalis

ELHARAMAIN NEWS  — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan 64 RUU sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 melalui rapat paripurna. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengapresiasi langkah tersebut dan menilai revisi ini sejalan dengan kebutuhan penguatan regulasi dana haji yang semakin kompleks.

Penguatan Tata Kelola dan Transparansi

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk menjawab dinamika pengelolaan keuangan haji yang kian berkembang di tingkat nasional maupun global.

“Revisi ini diharapkan dapat memperkuat kerangka tata kelola, akuntabilitas publik, serta fleksibilitas BPKH dalam mengelola dana secara amanah,” ujar Fadlul dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Ia turut menekankan pentingnya penyelarasan antara UU pengelolaan dana haji dan perkembangan instrumen keuangan syariah. Menurutnya, prinsip kehati-hatian (prudential) tetap menjadi fondasi pengelolaan investasi.

Fokus pada Instrumen Syariah dan Pengawasan

BPKH menilai bahwa penyempurnaan UU 34/2014 perlu memastikan ruang yang lebih adaptif dalam penggunaan instrumen investasi syariah yang aman, halal, dan memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah.

“Penyempurnaan undang-undang ini juga harus memperkuat fungsi pengawasan serta memastikan transparansi publik dalam setiap aspek pengelolaan dana haji,” kata Fadlul.

Ia menegaskan komitmen BPKH untuk berpartisipasi aktif selama pembahasan berlangsung. “Prinsip kami adalah memastikan regulasi baru mendukung pengelolaan dana haji yang modern, profesional, dan maslahat bagi umat,” tambahnya.

Langkah Legislasi untuk Kepentingan Jamaah

Penetapan RUU ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan legislatif memperbarui fondasi hukum yang menopang pengelolaan dana haji. BPKH memandang langkah DPR tersebut sejalan dengan visi lembaga untuk menjadi institusi pengelola keuangan haji yang amanah, profesional, serta berorientasi pada peningkatan nilai manfaat jamaah dan kemaslahatan umat.

Related Post