ELHARAMAIN NEWS — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyelenggarakan Forum Sinergi Layanan Sertifikasi Halal di Jakarta pada 9–11 Desember 2025. Agenda ini bertujuan meningkatkan mutu layanan, memastikan pemenuhan Service Level Agreement (SLA), serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.
Forum dihadiri perwakilan Komisi Fatwa MUI, Komite Fatwa Produk Halal, dan berbagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Turut serta sejumlah asosiasi usaha, seperti GAPMMI, PERKOSMI, GAKESLAB, PEKERTI, serta organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi AKU Mandiri.
Peran Strategis Tiga Pilar JPH
Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan pentingnya keselarasan kerja antara BPJPH, LPH, dan Komisi Fatwa. Menurutnya, ketiga unsur tersebut merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan Jaminan Produk Halal.
“Tiga aktor utama—BPJPH, LPH, dan Komisi Fatwa serta Komite Fatwa Produk Halal—memiliki peran yang sangat strategis dan saling membutuhkan dalam layanan sertifikasi halal,” ujar Aqil secara daring pada Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya urusan administrasi atau pemenuhan standar keagamaan, tetapi juga nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha. Karena itu, optimalisasi layanan, terutama untuk pelaku UMK, terus menjadi prioritas.
Penguatan Kolaborasi Lintas Lembaga
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanuddin, menekankan kebutuhan kolaborasi erat antarpemangku kepentingan. Menurutnya, penyelenggaraan sertifikasi halal tidak dapat berlangsung efektif bila dilakukan secara parsial.
“BPJPH tidak dapat berjalan sendiri dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal. Diperlukan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar layanan dapat berjalan secara optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan komitmen BPJPH untuk menghadirkan layanan publik yang akuntabel dan mudah dijangkau.
“Dalam melayani masyarakat, kita wajib menghadirkan layanan yang mudah, transparan, tepat waktu, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Upaya Menyelaraskan Standar dan Persepsi
Sepanjang forum, peserta membahas sejumlah isu strategis terkait proses bisnis sertifikasi halal. Diskusi mencakup penyelarasan parameter pemeriksaan, efisiensi waktu proses, serta penguatan kualitas audit halal di sektor industri. Melalui forum ini, BPJPH berharap terjadi kesepahaman teknis dan langkah kolektif untuk meningkatkan ekosistem halal nasional.
Agenda tersebut menjadi momentum memperkuat tata kelola layanan halal yang berorientasi pada mutu, profesionalisme, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.














