ELHARAMAIN NEWS — Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menegaskan bahwa kuota haji per provinsi bersifat dinamis dan akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun sesuai regulasi dan jumlah antrean jemaah.
Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab perbedaan kondisi antara kuota haji Jawa Barat dan Jawa Timur yang menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir. Menurutnya, keputusan pembagian kuota tidak bisa dianggap final maupun bersifat permanen.
Kuota Haji Tidak Permanen
Gus Irfan memastikan sistem pembagian kuota mengikuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, bukan berdasarkan asumsi atau angka lama yang sudah tidak relevan.
“Ini bukan angka yang mati, terus seperti itu, pasti tiap tahun ada perubahan,” ujarnya usai melantik pejabat struktural di Masjid Al-Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa mekanisme penentuan kuota haji kini mengacu pada jumlah antrean nasional, sehingga setiap provinsi menerima porsi yang benar-benar mencerminkan jumlah calon jemaah di wilayah masing-masing.
Perbandingan Antrean Jatim, Jateng, dan Jabar
Dalam keterangannya, Gus Irfan mengungkapkan data antrean nasional yang memperlihatkan variasi signifikan antarprovinsi.
“Jawa Timur itu antreannya dari 5,4 juta antrean nasional, Jawa Timur itu ada 1,2 juta. Jawa Tengah ada 900 ribu, Jawa Barat 700 ribu,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa Jawa Barat selama ini menikmati alokasi kuota lebih besar, meski antrean jemaahnya tidak sebesar Jawa Timur. Namun, dengan penerapan undang-undang terbaru, proporsi kuota kembali disesuaikan sehingga terjadi perubahan.
“Karena itu ketika kita kembalikan ke aturan Undang-Undang yang berlaku, maka Jawa Barat menjadi salah satu yang terkena dampak yang paling terasa,” katanya.
Sistem Baru Berbasis Waiting List
Pemerintah mulai menata ulang sistem pembagian kuota haji setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019. Melalui regulasi tersebut, pembagian kuota tidak lagi mengacu pada jumlah penduduk muslim, melainkan jumlah pendaftar atau waiting list.
Perubahan sistem ini bertujuan mencegah ketimpangan distribusi dan memastikan jemaah dari daerah dengan antrean panjang mendapatkan alokasi secara proporsional.
Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, meyakini kebijakan baru ini akan menciptakan keadilan antardaerah.
“Proses ini menjamin bahwa setiap jemaah diperlakukan secara proporsional, tanpa diskriminasi administratif antarkabupaten,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/11/2025).
Kebijakan pembagian kuota berbasis waiting list menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola haji yang transparan dan proporsional. Dinamika angka kuota tiap tahun menegaskan bahwa pendekatan pemerintah semakin berorientasi pada kebutuhan jemaah, bukan lagi pada variabel administratif yang tidak mencerminkan kondisi riil.














