ELHARAMAIN NEWS – Tim visitasi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi DKI Jakarta meninjau sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (12/11/2026). Tim memeriksa legalitas lembaga, nilai akreditasi beserta masa berlakunya, hingga jumlah pegawai.
Sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah DKI Jakarta, visitasi itu dilakukan bersama Kantor Kemenhaj Kota Jakarta Barat. Sasarannya adalah sejumlah KBIHU yang berkantor di wilayah Kalideres.
Di setiap lokasi, tim memverifikasi instrumen administrasi dan kelembagaan. Rilis menyebut dokumen yang diperiksa meliputi surat keputusan (SK) pendirian sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), informasi nilai akreditasi dan masa berlakunya, serta data jumlah pegawai.
Menurut Kanwil, kunjungan itu dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kelengkapan administrasi, legalitas, dan kesiapan kelembagaan. Visitasi juga disebut sebagai bagian dari pengawasan dan peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Ibu Kota.
Peninjauan di Jakarta Barat merupakan lanjutan rangkaian visitasi tim yang sama. Sehari sebelumnya, 11 November 2026, tim mendatangi tiga perusahaan penyelenggara umrah dan haji khusus di wilayah Kabupaten Bogor, antara lain di Gunung Putri dan Cikeas Udik. Instrumen yang diperiksa serupa, yaitu SK pendirian PPIU dan/atau PIHK, nilai akreditasi, dan jumlah pegawai, sebagaimana tercatat dalam rilis kegiatan tersebut.
Dalam rilis 11 November itu, Kanwil menyebut visitasi diharapkan memberi gambaran tentang legalitas, kualitas kelembagaan, dan kesiapan sumber daya manusia penyelenggara. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan mutu pelayanan kepada jemaah.
KBIHU adalah lembaga yang memberikan bimbingan manasik kepada calon jemaah haji. Awal November lalu, Kanwil Kemenhaj DKI juga membina 120 peserta dari unsur KBIHU dengan penekanan pada transparansi biaya dan kompetensi pembimbing.
Pengawasan terhadap KBIHU juga berjalan di tingkat pusat. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebelumnya menyebut 113 KBIHU sudah dikenai sanksi terkait pelanggaran dam. Di daerah lain, Kemenhaj Sumatera Barat mengingatkan bahwa PPIU dan PIHK wajib terakreditasi.
Pembagian peran KBIHU juga ditegaskan pusat. Dalam sosialisasi regulasi pengawasan di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (4/11/2026), Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al-Rasyid menyebut kewenangan KBIHU ada pada urusan syariat. “Sedangkan teknis dan manajemen penyelenggaraan adalah kewenangan mutlak Kemenhaj, tidak boleh diintervensi pihak lainnya,” ujarnya, sebagaimana dikutip rilis Kemenhaj Bali.
Hingga berita ini disusun, rilis Kanwil Kemenhaj DKI belum memuat hasil penilaian visitasi ataupun tindak lanjut bagi lembaga yang dikunjungi.
Bagi calon jemaah haji di Jakarta yang hendak bergabung dengan KBIHU, mintalah lembaga menunjukkan SK izin dan sertifikat akreditasi yang masih berlaku sebelum mendaftar. Tanyakan pula rincian biaya bimbingan secara tertulis, jumlah dan jadwal pertemuan manasik, serta pembimbing yang akan mendampingi. Tanyakan juga apakah bimbingan berlanjut selama di Tanah Suci. Bila ragu, konfirmasikan status lembaga ke Kantor Kemenhaj kota setempat.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
