Kemenhaj dan Komisi VIII DPR Bahas Peralihan Aset Haji serta Pembangunan PLHUT

Neo Jurnalis

Kemenhaj RI saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) bersama Komisi VIII DPR RI membahas sejumlah isu strategis terkait peralihan aset penyelenggaraan haji dalam rapat kerja yang digelar di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Pembahasan tersebut merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, khususnya Pasal 127A ayat (1), yang mengatur pengalihan aset penyelenggaraan haji dari berbagai sumber, termasuk yang berasal dari APBN, keuangan haji, serta sumber sah lainnya.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap seluruh aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk aset yang tidak lagi digunakan secara operasional.

“Proses pemetaan ini penting agar pengalihan aset dapat dilakukan secara tertib sesuai amanat undang-undang dan tetap memberikan manfaat optimal bagi pelayanan jemaah,” ujar Irfan Yusuf.

Beberapa aset yang disebut tidak lagi digunakan untuk operasional haji antara lain Wisma Haji Jalan Jaksa, Wisma Haji Ciloto, Wisma Haji Tugu Puncak, Wisma Haji Ciracas, Wisma Haji Pancoran, Rumah Dinas Jalan Kebon Sirih, Pusat Informasi Haji Batam, Gedung SISKOHAT di Jalan Lapangan Banteng, serta Rumah Sakit Haji Pondok Gede.

Selain membahas peralihan aset, rapat kerja tersebut juga menyoroti rencana pembangunan 53 lokasi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di tingkat kabupaten dan kota di berbagai daerah.

Pemerintah menjelaskan bahwa rencana pembangunan PLHUT pada prinsipnya telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Namun dalam perkembangannya, beberapa lokasi lahan yang telah ditetapkan harus direlokasi karena digunakan untuk kepentingan lain oleh Kementerian Agama.

Saat ini, sejumlah lokasi pengganti masih menunggu proses hibah dari pemerintah daerah serta penyelesaian sertifikasi lahan, yang berpotensi mempengaruhi target pembangunan PLHUT di sejumlah daerah.

“Kami terus berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait agar seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan haji dan umrah bagi masyarakat,” kata Irfan.

Pemerintah juga berharap dukungan dari pemerintah daerah dalam mempercepat proses hibah dan sertifikasi lahan agar pembangunan PLHUT dapat berjalan sesuai target.

Keberadaan PLHUT dinilai penting sebagai pusat pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan terkait penyelenggaraan haji dan umrah di daerah.

Related Post