ELHARAMAIN NEWS – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat sepakat membawa verifikasi data calon jemaah haji hingga tingkat kabupaten/kota. Sasarannya pengajuan penggabungan mahram, pendamping jemaah lanjut usia, dan pelimpahan nomor porsi, tiga layanan yang dinilai rawan disalahgunakan.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Layanan Jemaah Haji Berbasiskan Data Kependudukan di Bandung, Senin (9/11/2026), sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat. Kedua instansi memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan data kependudukan untuk memeriksa identitas serta hubungan keluarga jemaah.
Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengatakan IKD mempermudah verifikasi. Ia mendorong kerja sama ini diperluas hingga kabupaten/kota. “Melalui koordinasi ini, kami berharap Kemenhaj kabupaten/kota dapat bersinergi secara langsung dengan Disdukcapil di wilayah masing-masing, sehingga verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Boy Hari Novian, menyebut validasi data sebagai alat untuk menutup celah penyimpangan, khususnya pada penggabungan mahram dan pelimpahan porsi. “Setiap proses harus berjalan sesuai ketentuan, didukung data yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan verifikasi ini menjadi langkah penting untuk mencegah praktik kecurangan dan melindungi hak jemaah,” kata Boy.
Rapat ini merupakan tindak lanjut pertemuan kedua instansi di Kantor Disdukcapil Jabar pada 3 November lalu. Saat itu, keduanya sepakat memeriksa ulang data mahram dan pendamping lansia calon jemaah haji serta memfasilitasi aktivasi IKD. Pertemuan kali ini memperluas pelaksanaannya ke daerah.
Dasar kebijakannya adalah Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Haji dan Umrah, serta Menteri Kesehatan tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan yang ditandatangani di Jakarta pada 9 Oktober 2026. Edaran itu mengatur integrasi Siskohat dengan basis data Dukcapil, termasuk penyelarasan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nomor porsi haji. Aktivasi IKD sebagai tindak lanjut edaran tersebut sudah berjalan di sejumlah daerah, antara lain di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Langkah serupa juga ditempuh di Jakarta. Dalam rapat koordinasi persiapan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji 1448 H/2027 M yang digelar Kanwil Kemenhaj DKI Jakarta pada 9–10 November 2026 di Jakarta Pusat, Kepala Bidang Data dan Informasi Disdukcapil DKI, Firman, memaparkan pemanfaatan data penduduk untuk layanan haji. Menurut rilis Kanwil Kemenhaj DKI Jakarta, ia menekankan pemadanan, validasi, dan pemutakhiran data agar identitas jemaah sesuai dan ketidaksesuaian administrasi bisa ditekan.
Hingga berita ini disusun, rilis Kemenhaj Jabar belum merinci jadwal verifikasi di tiap kabupaten/kota maupun dokumen yang wajib dibawa jemaah.
Bagi calon jemaah yang berencana mengajukan penggabungan mahram, pendamping lansia, atau pelimpahan porsi, pastikan nama, NIK, dan hubungan keluarga di Kartu Keluarga sudah sesuai dengan data di Siskohat sebelum mengajukan. Perbaiki lebih dulu data yang berbeda di Disdukcapil, aktifkan IKD bila diminta, dan urus pengajuan langsung di kantor Kemenhaj kabupaten/kota tanpa perantara.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
