ELHARAMAIN NEWS – Humas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di pusat dan daerah diminta lebih banyak menyajikan informasi yang dibutuhkan jemaah, seperti kepastian layanan dan penjelasan setiap perubahan kebijakan. Unggahan soal rapat dan agenda pimpinan dinilai belum cukup.
Arahan itu disampaikan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah RI Bidang Komunikasi Publik, Maria Assegaff, dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Tata Kelola SDM dan Kehumasan yang digelar Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (13/11/2026), sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah.
“Publik tidak butuh lebih banyak konten tentang kesibukan kita bekerja. Publik butuh bukti bahwa pekerjaan itu berguna dan memberi manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Maria.
Menurut Maria, kabar tentang kegiatan kementerian perlu menjelaskan tiga hal: persoalan yang ditangani, langkah yang diambil, dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan begitu, jemaah bisa memahami bagaimana sebuah kebijakan memengaruhi persiapan dan perjalanan ibadah mereka.
Ia meminta humas memakai cara pandang redaktur saat memilih dan menyusun informasi. Panduannya diringkas dalam formula R.I.L.I.S, yakni Relevan, Impact atau berdampak, Local atau spesifik pada kelompok terdampak, Interesting atau memiliki kebaruan, serta Simpel atau mudah dipahami.
Cara pandang itu dipakai sejak menulis judul. Judul dan paragraf pertama harus segera menyampaikan pokok berita berikut data yang terukur. Kutipan narasumber juga diharapkan menerangkan alasan, arah kebijakan, atau jalan keluar, tidak sekadar mengulang isi paragraf sebelumnya.
Untuk penyebaran, Maria memperkenalkan strategi One Story, Different Doors, yaitu satu substansi informasi dikemas lewat beragam kanal sesuai kebutuhan audiens. Bentuk publikasi dipilih dengan kerangka 4P, yakni Public, Platform, Purpose, dan Packaging, sehingga satu kebijakan bisa hadir sebagai berita di portal, infografik, siniar, ataupun video pendek.
Saat muncul isu krusial, humas diminta cepat menyiapkan pernyataan resmi awal atau standby statement. Isinya memuat empat unsur: Akui, yakni menjelaskan situasi secara objektif; Peduli, menunjukkan empati kepada jemaah terdampak; Aksi, menyampaikan langkah penanganan; serta Komitmen, menjelaskan upaya pencegahan.
“Jangan sampai berita dan konten media sosial Kemenhaj baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya menjadi majalah dinding pimpinan tanpa mampu memberi dampak bagi jemaah,” kata Maria.
Pesan senada pernah disampaikan Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, di Bandung pada Rabu (4/11/2026). Kala itu ia meminta admin media sosial kementerian menjawab pertanyaan warga, bukan sekadar mengunggah konten, seperti diberitakan dalam artikel Kemenhaj minta jemaah pakai kanal resmi.
Menurut Kemenhaj, komunikasi dinilai berhasil bila warga paham kebijakan, tahu layanan apa saja yang tersedia, dan memperoleh jawaban atas masalahnya. Bagi jemaah, kabar yang cepat dan tepat memudahkan pengurusan dokumen, pengikutan tahapan keberangkatan, serta pemahaman atas hak layanan, sekaligus mengurangi risiko termakan informasi keliru.
Bagi calon jemaah haji 2027, jadikan kanal resmi Kemenhaj sebagai rujukan utama: portal haji.go.id, situs kanwil provinsi, serta akun media sosial resmi kementerian dan kantor kabupaten/kota. Bila menerima kabar soal jadwal, biaya, atau perubahan aturan dari grup percakapan, cocokkan dulu dengan rilis resmi atau tanyakan langsung ke kantor Kemenhaj tempat Anda mendaftar sebelum mengambil keputusan. Keluhan atas layanan bisa disampaikan lewat kanal pengaduan resmi, yang penanganannya kini disiapkan melalui aplikasi SIGAP.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
