ELHARAMAIN NEWS – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Tabalong, Rabu (11/11/2026), untuk menindaklanjuti jemaah haji yang terkendala verifikasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepesertaan JKN aktif kini menjadi salah satu syarat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 H/2027 M.
Koordinasi itu dipimpin langsung Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Tabalong, H. Nabhan Fansuri, bersama Kepala Seksi Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji, Hj. Lindawati. Sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah yang dimuat situs Kanwil Kemenhaj Kalimantan Selatan, kunjungan dilakukan karena ada jemaah yang belum lolos verifikasi keanggotaan JKN saat hendak melunasi.
Kewajiban itu bersandar pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 103 Tahun 2026. Aturan tersebut memuat petunjuk teknis pengisian kuota jemaah haji reguler dan pembimbing KBIHU, sekaligus tata cara pembayaran pelunasan Bipih reguler 1448 H/2027 M. Selain persyaratan administratif, jemaah yang melunasi wajib terdaftar sebagai peserta aktif JKN dan memenuhi ketentuan istithaah kesehatan.
Masa pelunasan tahap I sendiri sudah berjalan sejak 10 November dan ditutup 10 Desember 2026. Jadwal itu ditetapkan lewat Surat Direktur Jenderal Pelayanan Haji Nomor S-102/PL/2026 tertanggal 9 November 2026.
Menurut rilis tersebut, pertemuan dengan BPJS Kesehatan dipakai untuk menyelaraskan informasi tentang kendala yang dialami jemaah. Kedua instansi juga membahas langkah tindak lanjut agar setiap masalah ditangani sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing. Rilis tidak merinci jumlah jemaah Tabalong yang terkendala.
Kemenhaj Tabalong mengimbau jemaah yang berhak melunasi memastikan status JKN mereka aktif, memenuhi syarat istithaah kesehatan, dan memperhatikan jadwal pelunasan. Jemaah yang mengalami kendala verifikasi diminta segera menghubungi petugas pelayanan haji di kantor Kemenhaj Tabalong untuk mendapat arahan.
Persoalan serupa muncul di daerah lain. Kepala Kanwil Kemenhaj Jambi, H. Wahyudi Abdul Wahab, sebelumnya menyebut keanggotaan aktif BPJS Kesehatan sebagai isu nasional karena berkaitan dengan syarat istithaah, seperti dilaporkan dalam berita jemaah Jambi yang belum bisa melunasi tanpa data istitaah di sistem.
Di tingkat pusat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, sudah mengingatkan hal yang sama sehari sebelum pelunasan dibuka. “Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Syarat pelunasan lain yang ditetapkan Kemenhaj meliputi status aktif di Siskohat, usia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta belum pernah berhaji atau sudah berhaji paling sedikit 18 tahun sebelumnya. Pelunasan dilayani setiap hari kerja pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Bila kuota masih tersisa, tahap II dibuka pada 16-31 Desember 2026, antara lain bagi jemaah yang gagal melunasi karena gangguan sistem. Rincian besaran Bipih per embarkasi dapat dibaca dalam laporan pembukaan pelunasan Bipih reguler 1448 H.
Hingga berita ini disusun, jadwal dan ketentuan tersebut masih mengacu pada rilis resmi Kemenhaj dan dapat berubah sesuai keputusan pemerintah.
Bagi calon jemaah yang masuk alokasi keberangkatan 2027, pemeriksaan status JKN sebaiknya dilakukan sebelum datang ke bank, bersamaan dengan memastikan data istithaah sudah tercatat di sistem. Bila ada data yang tidak cocok, urus lebih awal ke kantor BPJS Kesehatan dan kantor Kemenhaj kabupaten/kota domisili agar tidak terhambat menjelang tenggat 10 Desember. Jemaah yang merencanakan jalur lain dapat mempelajari pilihan paket haji plus.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
