Kemenhaj Ubah Skema PK Haji Khusus Demi Perlindungan Jemaah

Direktur Pelayanan Haji Khusus, Tuti Rianingrum. (foto: istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa perubahan skema Pengembalian Keuangan (PK) jemaah Haji Khusus tahun ini dilakukan sebagai upaya memperkuat perlindungan jemaah serta memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji khusus.

Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, menjelaskan bahwa PK tetap berjalan sebagai proses rutin setelah jemaah melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus. Namun, terdapat penyesuaian mekanisme dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Setelah jemaah Haji Khusus melakukan pelunasan, PIHK mengajukan PK agar dana BPIH Khusus yang dibayarkan jemaah dapat dikembalikan ke PIHK. Dana tersebut digunakan untuk pemesanan dan pembayaran layanan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Tuti, Sabtu (3/1).

Menurut Tuti, pada penyelenggaraan haji tahun ini Kemenhaj memastikan jemaah yang diajukan PK telah memenuhi tiga persyaratan utama. Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan jemaah yang sebelumnya belum diterapkan secara menyeluruh pada Haji Khusus.

Persyaratan pertama adalah pemenuhan istithaah kesehatan. Kemenhaj menilai aspek kesehatan jemaah harus dipastikan sejak awal, sebagaimana yang telah diterapkan pada penyelenggaraan Haji Reguler sejak 2017.

Persyaratan kedua adalah validasi nomor paspor jemaah. Nomor paspor menjadi elemen penting dalam pengendalian data antara pelunasan jemaah dengan sistem visa Pemerintah Arab Saudi.

Sementara persyaratan ketiga adalah kepesertaan BPJS Kesehatan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Ketiga persyaratan ini harus dipenuhi oleh PIHK. Di sinilah terjadi penyesuaian sistem dan prosedur yang perlu diikuti oleh seluruh PIHK,” tegas Tuti.

Kemenhaj menegaskan, penyesuaian skema PK ini bertujuan memastikan ketertiban administrasi, akurasi data, serta perlindungan maksimal bagi jemaah Haji Khusus. Untuk itu, Kemenhaj membuka ruang koordinasi dan pendampingan agar proses PK dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

“Kami berharap seluruh PIHK dapat bersikap kooperatif dan proaktif dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga penyelenggaraan Haji Khusus tahun ini dapat berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Related Post