ELHARAMAIN NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar segera mengembalikan uang dan aset yang diduga berasal dari praktik jual-beli kuota tambahan haji tahun 2024.
Imbauan ini disampaikan seiring penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023–2024 di lingkungan Kementerian Agama.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pengembalian aset dapat langsung diserahkan kepada penyidik yang menangani perkara tersebut.
“Terkait dengan asset recovery, ya kami juga terus mengimbau kepada para PIHK, biro travel yang masih ragu untuk mengembalikan aset-aset ataupun uang yang diduga berasal dari jual-beli kuota yang berangkat dari adanya diskresi pembagian kuota ini, silakan untuk menyampaikan kepada penyidik KPK,” kata Budi di Gedung KPK, Jumat (30/1/2026).
Menurut Budi, langkah pengembalian aset penting untuk membantu KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian negara secara optimal. Dalam sepekan terakhir, KPK dan BPK memfokuskan proses penyidikan pada penghitungan potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
Sejumlah pihak telah diperiksa dalam rangka pendalaman kasus, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta mantan stafnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Sehingga ini kemudian menjadi utuh, nanti keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi dalam sepekan ini nanti akan difinalisasi oleh kawan-kawan di BPK,” ujar Budi.
Diketahui, KPK tengah menyidik dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023–2024, khususnya dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK menegaskan proses penyidikan terus berjalan dan membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk kooperatif, termasuk dengan mengembalikan aset yang diduga berasal dari praktik melawan hukum tersebut.














