ELHARAMAIN NEWS – Pemerintah membuka peluang pemberian kelonggaran waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi calon jemaah yang wilayahnya terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kebijakan ini tengah dikaji sebagai respons atas kondisi darurat yang dialami sebagian jemaah menjelang penutupan masa pelunasan.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pihaknya sedang memantau perkembangan situasi bencana sepanjang Desember 2025.
“Kami turut berduka dan memohon kekuatan bagi seluruh keluarga terdampak. Terkait pelunasan Bipih, kami memantau situasi lapangan dan memastikan setiap langkah yang diambil tidak merugikan jemaah,” ujar Puji dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
Menurut Puji, salah satu opsi yang tengah dibahas adalah perpanjangan waktu pelunasan hingga awal Januari 2026, khusus untuk jemaah yang kesulitan melakukan pembayaran akibat dampak bencana. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga hak jemaah agar tetap dapat berangkat haji tanpa terhalang situasi darurat.
“Prinsipnya, tidak boleh ada jemaah yang kehilangan haknya hanya karena terjadinya bencana. Setiap keputusan akan kami sampaikan secara resmi setelah koordinasi lintas pihak selesai,” imbuhnya.
Sementara itu, Kemenhaj sebelumnya telah menetapkan jadwal pelunasan Bipih reguler untuk musim haji 1447 H/2026 M. Pelunasan tahap pertama berlangsung 24 November–23 Desember 2025, pukul 08.00–15.00 WIB melalui Bank Penerima Setoran (BPS) tempat jemaah melakukan setoran awal.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa pengumuman jadwal pelunasan tahun ini merupakan hasil proses panjang. Ia berharap seluruh jemaah dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Pelunasan tahap pertama sudah dibuka dan berlangsung hingga 23 Desember. Kami berharap jemaah mengikuti jadwal dan ketentuan yang ditetapkan,” ujar Irfan.
Kelonggaran pelunasan bagi wilayah terdampak bencana diharapkan dapat menjadi solusi agar jemaah tetap dapat menyelesaikan administrasi keberangkatan tanpa beban tambahan akibat kondisi darurat.














