ELHARAMAIN NEWS — Integrasi digital haji dan umrah menjadi fokus utama kerja sama Indonesia dan Arab Saudi. Pemerintah menegaskan, sistem layanan mulai dari visa hingga pembayaran Dam akan diselaraskan agar terhubung secara lebih cepat dan terpantau menyeluruh.
Komitmen itu ditegaskan dalam forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Makkah, Senin (16/2/2026). Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, menyampaikan kesiapan Indonesia memperdalam integrasi sistem digital dengan otoritas Arab Saudi.
“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jamaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap transformasi layanan haji dan umrah sejalan dengan program Saudi Vision 2030. Salah satu fokus teknis adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Arab Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk pengelolaan kontrak hotel dan manajemen layanan jamaah.
Dengan integrasi ini, proses administrasi diharapkan menjadi lebih cepat, pengawasan semakin kuat, dan respons kondisi darurat bisa dilakukan secara real time.
Selain integrasi sistem, Indonesia mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa bagi jamaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.
“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” kata Irfan.
Pemerintah juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital agar lebih praktis dan tidak membingungkan jamaah.
Langkah ini dinilai sebagai fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang modern, transparan, serta berorientasi pada perlindungan dan kenyamanan jamaah Indonesia.














