ELHARAMAIN NEWS — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan tidak ada persoalan pada ketersediaan dana pengembalian keuangan jamaah haji khusus. BPKH memastikan seluruh dana tersebut aman dan siap dikembalikan sesuai ketentuan.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa isu keterlambatan pengembalian dana tidak berkaitan dengan kondisi keuangan BPKH
“Uangnya pasti ada. Kami tidak mengalami masalah dalam pengelolaan keuangan,” ujar Fadlul saat acara BPKH Annual Media Outlook 2026 di Yogyakarta, akhir pekan lalu.
Fadlul menjelaskan, proses pengembalian keuangan haji khusus saat ini masih berjalan. Namun, pencairan baru dapat dilakukan setelah seluruh dokumen persyaratan dari Kementerian Haji dinyatakan lengkap.
Menurut dia, mekanisme pengembalian dilakukan secara berjenjang. Kementerian Haji baru akan menyampaikan dokumen pengembalian kepada BPKH setelah dokumen dari jamaah haji khusus dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dinyatakan lengkap.
“Ada persyaratan dokumen dari Kementerian Haji yang cukup penting dan ini menjadi tantangan bagi penyelenggara haji khusus,” kata Fadlul.
Ia menambahkan, BPKH terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Haji serta menyampaikan laporan rutin terkait progres pengembalian dana.
“Kami setiap hari terus bergerak dan terus melaporkan pengembalian dana yang dilakukan,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Zaky Zakaria Anshary, mengingatkan potensi terganggunya penyelenggaraan haji khusus tahun 2026.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani 13 asosiasi PIHK, Zaky menyebut belum cairnya Pengembalian Keuangan (PK) jamaah ke rekening PIHK serta keterbatasan waktu pelunasan berpotensi menghambat keberangkatan jamaah, sementara jadwal operasional Pemerintah Arab Saudi bersifat ketat dan tidak dapat ditunda.
“Hingga saat ini, kepastian perolehan jumlah jamaah haji khusus belum jelas karena masih terdapat sisa kuota dengan waktu pelunasan yang sangat terbatas,” kata Zaky dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, seluruh dana setoran jamaah haji khusus sebesar 8.000 dolar AS per jamaah saat ini berada di rekening BPKH. Kondisi tersebut membuat PIHK kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kontrak layanan di Arab Saudi, termasuk akomodasi dan transportasi.
Zaky menegaskan sejumlah tenggat waktu penting yang tidak dapat ditunda, yakni:
-
4 Januari 2026: batas akhir penetapan dan pembayaran paket layanan Armuzna
-
20 Januari 2026: batas akhir transfer dana kontrak akomodasi dan transportasi darat
-
1 Februari 2026: batas akhir penyelesaian kontrak
“Jika melewati tanggal tersebut, PIHK tidak dapat melakukan kontrak di sistem Masar Nusuk. Akibatnya visa haji tidak dapat diterbitkan dan keberangkatan dipastikan gagal,” tegas Zaky.
BPKH menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan dan pengembalian dana haji khusus berjalan sesuai aturan, sembari menunggu kelengkapan dokumen sebagai dasar pencairan.














