Tak Ada Toleransi dalam Korupsi Haji, Wamenhaj: Siapapun Dia Tangkap Saja!

agusty reza

Wamenhaj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. (foto: istimewa)

ELHARAMAIN NEWS – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah RI untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola negara, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Penegasan tersebut disampaikan Dahnil usai mengikuti Taklimat Awal Tahun bersama Presiden dan jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026).

Ia menyebut Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya upaya bersih-bersih dalam pengelolaan negara, termasuk sektor perhajian.

“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil.

Menurutnya, Presiden secara tegas menghendaki Kementerian Haji dan Umrah menjadi institusi yang menerapkan nol toleransi terhadap praktik korupsi, rente, dan tindakan amoral yang berpotensi merugikan jemaah.

“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegasnya.

Dahnil menjelaskan bahwa saat ini penyelenggaraan haji tengah memasuki fase-fase krusial, terutama pada tahapan pengadaan layanan. Proses tersebut dinilai rawan disusupi kepentingan tidak sehat, mulai dari pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama dengan syarikah.

“Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung, dan di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan masih menerima laporan mengenai indikasi upaya cashback, rente, dan intervensi terhadap proses pengadaan, bahkan dengan mencatut nama pimpinan kementerian.

“Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkap Dahnil.

Karena itu, ia menegaskan komitmen dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah untuk menjalankan amanah Presiden dalam memastikan seluruh proses perhajian berlangsung bersih dan transparan.

“Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Haji dan Umrah sejak awal telah melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan penyelenggaraan haji. Dahnil pun meminta aparat bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa ketegasan tersebut juga berlaku apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak internal kementerian.

“Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” pungkas Dahnil.

Wamenhaj menegaskan seluruh instruksi Presiden Prabowo akan dijalankan secara konsisten guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berlangsung bersih, transparan, berintegritas, serta terbebas dari praktik kartel dan rente sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu.

 

Related Post