Umrah Mandiri Digugat ke MK, Koalisi Nilai Aturan Baru Picu Kekosongan Hukum dan Lemahkan Perlindungan Jamaah

Neo Jurnalis

Gedung Mahkamah konstitusi (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Ketentuan mengenai umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah pemohon menilai aturan tersebut berpotensi menimbulkan dualisme hukum serta melemahkan perlindungan terhadap jamaah.

Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah. Permohonan itu disampaikan dalam sidang perbaikan di Jakarta, Senin (23/2/2026), dan diregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XXIV/2026.

Koalisi tersebut terdiri atas Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi, serta ustaz Akhmad Barakwan.

Kuasa hukum pemohon, Shafira Candradevi, meminta agar Pasal 86 ayat (1) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2025 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara mandiri.

Menurut pemohon, norma tersebut membuka ruang penyelenggaraan umrah di luar sistem perizinan dan pengawasan yang selama ini diwajibkan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Keberadaan norma ini membuka ruang penyelenggaraan umrah di luar mekanisme perizinan dan pengawasan yang selama ini diwajibkan kepada PPIU, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Shafira di hadapan majelis hakim konstitusi.

Selain Pasal 86, pemohon juga menggugat Pasal 87A dan Pasal 88A yang dinilai tidak mengatur secara jelas standar pelayanan, mekanisme pengawasan, maupun sanksi terhadap penyelenggaraan umrah mandiri.

Pemohon menilai keberadaan skema umrah mandiri menciptakan dualisme rezim hukum dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Di satu sisi, PPIU diwajibkan memenuhi standar ketat perizinan dan pengawasan. Di sisi lain, umrah mandiri dinilai tidak berada dalam sistem pengawasan yang setara.

Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum serta bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara hadir memberikan perlindungan kepada warga negara.

Koalisi juga menyoroti Pasal 96 ayat (5) huruf d dan e, yang mengecualikan jamaah umrah mandiri dari layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

Pemohon menilai ketentuan tersebut merupakan bentuk pengingkaran kewajiban konstitusional negara untuk menjamin perlindungan hukum dan rasa aman bagi jamaah.

Dalam petitumnya, pemohon meminta seluruh frasa “umrah mandiri” dalam Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan e, serta Pasal 97 ayat (1) huruf a dan b dihapuskan.

Selain itu, Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d juga diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemohon menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat dijadikan pembenar atas kekosongan norma atau pelepasan tanggung jawab konstitusional negara yang bersumber dari undang-undang.

Sidang pengujian undang-undang tersebut akan dilanjutkan sesuai agenda Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan pihak terkait dan pemerintah.

Related Post