Umrah Mandiri Dinilai Tak Dapat Perlindungan Setara, Aturan Digugat ke MK

agusty reza

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji mengajukan permohonan uji materiil sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para Pemohon menilai pengaturan umrah mandiri dalam undang-undang tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan setara bagi jemaah.

Permohonan tersebut diajukan terhadap Pasal 1, Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan e, serta Pasal 97 UU Haji dan Umrah. Perkara ini tercatat dengan Nomor 47/PUU-XXIV/2026 dan disidangkan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin (9/2/2026).

Kuasa hukum para Pemohon, Firman Adi Candra, menyatakan Pasal 1 UU Haji dan Umrah tidak memuat definisi umrah mandiri, meskipun istilah tersebut digunakan secara berulang dalam ketentuan selanjutnya. Menurutnya, kondisi ini menciptakan kekosongan norma dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Koalisi Pemohon terdiri dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi, serta seorang pemohon perseorangan, Ustadz Akhmad Barakwan. Mereka menilai ketiadaan definisi normatif umrah mandiri berdampak langsung pada pola pelaksanaan ibadah, hubungan hukum antara jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan.

Selain itu, para Pemohon menyoroti Pasal 86 ayat (1) huruf b yang dinilai membuka ruang penyelenggaraan umrah mandiri tanpa mekanisme perizinan dan pengawasan setara dengan PPIU. Norma tersebut disebut menciptakan dualisme rezim hukum dan perlakuan yang tidak setara bagi subjek hukum dalam kondisi sejenis.

Para Pemohon juga menilai Pasal 87A dan Pasal 88A belum mengatur secara memadai standar pelayanan, mekanisme pengawasan, serta sanksi dalam penyelenggaraan umrah mandiri. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang berpotensi merugikan jemaah.

Menurut Pemohon, jemaah umrah mandiri juga tidak memperoleh perlindungan sebagaimana jemaah PPIU yang diatur dalam Pasal 96 UU Haji dan Umrah. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga negara.

Selain itu, Pasal 97 UU Haji dan Umrah dipersoalkan karena tidak mengatur masa transisi dan tenggat waktu pembentukan peraturan pelaksana terkait umrah mandiri, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan mereka. Salah satu permintaan utama adalah agar UU Haji dan Umrah memuat definisi umrah mandiri yang jelas serta menempatkan penyelenggaraannya dalam tata kelola yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum bagi jemaah.

Sidang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Adies Kadir. Dalam nasihatnya, Ridwan Mansyur menyebut para Pemohon belum mengelaborasi secara memadai kerugian hak konstitusional dan hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian.

Menutup persidangan, Saldi Isra menyatakan para Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Berkas perbaikan harus diterima Mahkamah paling lambat Senin, 23 Februari 2026 pukul 12.00 WIB.

Related Post