Wamenhaj Tetapkan 5 Persen Kuota Haji Lansia di Semua Provinsi

Neo Jurnalis

ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah RI kembali menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan jemaah lanjut usia dalam penyelenggaraan haji mendatang. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan bahwa setiap provinsi wajib menetapkan kuota khusus bagi jemaah lansia minimal sebesar 5 persen.

Kuota Lansia 5 Persen, Diurut Berdasarkan Usia Tertua

Menurut Dahnil, kelompok lansia tidak otomatis dikategorikan tidak istithaah, tetapi tetap menjadi prioritas utama dalam penetapan kuota keberangkatan. “Tidak semua lansia otomatis tidak istithaah, tetapi mereka tetap menjadi prioritas. Setiap provinsi kami tetapkan 5 persen untuk kategori lansia, diurut berdasarkan usia tertua,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa batas usia minimal kategori lansia adalah 65 tahun. Urutan prioritas ditetapkan berdasarkan usia paling tua. “Jadi yang disebut lansia termuda adalah 65 tahun. Jika di suatu daerah ada yang berusia 90 tahun, maka ia berada di urutan teratas dalam kuota 5 persen tersebut,” katanya.

Kebijakan ini diambil untuk memberi peluang lebih besar kepada jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun agar dapat menunaikan ibadah haji dengan aman dan layak.

Tim Pengadaan Berangkat ke Arab Saudi

Selain membahas prioritas lansia, Wamenhaj juga menyampaikan perkembangan persiapan haji terkait pengadaan layanan esensial seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Ia memastikan bahwa rangkaian pengadaan akan segera dimulai secara resmi.

“Besok tim pengadaan berangkat ke Arab Saudi. Mayoritas tim juga didampingi oleh Kejaksaan,” ujar Dahnil.

Tiga kelompok tim—akomodasi, konsumsi, dan transportasi—akan melakukan proses pengadaan dan pendaftaran layanan haji untuk musim mendatang. “Setiap tim didampingi Tim Kejaksaan, baik dari Jamdatun maupun Jamintel, untuk memastikan seluruh proses pengawasan berjalan transparan,” jelasnya.

Pengawasan Kejaksaan untuk Transparansi

Pengawasan langsung dari Kejaksaan menunjukkan komitmen pemerintah memastikan proses persiapan haji berjalan akuntabel dan bebas dari potensi penyalahgunaan. Kehadiran tim pengawasan di setiap kelompok pengadaan diharapkan mampu memperkuat integritas seluruh proses teknis yang dilakukan di Arab Saudi.

Pemerintah menilai langkah tersebut penting mengingat skala layanan haji yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dengan pendampingan sejak awal, seluruh tahapan persiapan dapat dipantau secara ketat.

Prioritas Lansia sebagai Komitmen Pelayanan

Di sisi lain, kebijakan 5 persen kuota lansia diberlakukan untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi jemaah lanjut usia. Pemerintah menilai bahwa kelompok ini membutuhkan pelayanan yang lebih khusus agar dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman.

Kebijakan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap antusiasme masyarakat lansia yang telah menunggu bertahun-tahun dalam antrean panjang. Dengan pengelolaan kuota yang terukur, pemerintah berharap para jemaah dapat menyelesaikan ibadah dengan lebih tenang.

Related Post