ELHARAMAIN NEWS — Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menanggapi permintaan Komisi VIII DPR terkait perlunya satu figur yang memegang kendali penuh dalam penyelenggaraan haji atau disebut IC Commander. Skema ini dinilai penting untuk menyatukan alur komando dan mempercepat respons terhadap dinamika di lapangan.
Dahnil menyebut bahwa pembahasan terkait istilah dan struktur IC Commander sudah berlangsung internal. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab awal telah diberikan kepada seorang perwira militer. “Istilah IC Commander ini sudah kami bicarakan, kami berikan tanggung jawab ke jenderal bintang dua Dendi Suryadi dari Kemhan. Beliau mayor jenderal, beliau akan jadi Irjen,” ujar Dahnil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
Masalah Rentang Komando di Lapangan
Dahnil menguraikan bahwa rentang komando dalam pelaksanaan haji selama ini belum bekerja optimal. Petugas di lapangan kerap tidak mengetahui siapa personal in charge yang memegang komando tertinggi sehingga terjadi ketidakteraturan pengambilan keputusan.
Ia menjelaskan, “Komando misalnya dari personal in charge paling tinggi di lapangan itu siapa, itu sampai ke petugas di bawah itu tidak jelas. Makanya salah satu kenapa petugas itu kami masukkan ke barak, itu dalam rangka bonding. Bonding kemudian mereka tahu rentang komando.”
Model penghunian barak tersebut diharapkan membangun kedekatan antarpersonel sehingga koordinasi dan pemahaman struktur komando lebih kuat.
Keterbatasan Komunikasi Lapangan
Di sisi lain, Dahnil menyoroti keterbatasan penggunaan alat komunikasi seperti HT yang masih dibatasi oleh otoritas Arab Saudi. Kondisi ini membuat pengawasan dan eksekusi di lapangan berjalan tidak secepat yang diharapkan.
Ia menuturkan, “Saya sudah bilang kenapa ya kita tidak punya selama ini command center yang bisa memantau, bagaimana jemaah haji kemudian kita bisa ‘oh ini ada masalah’ kemudian bisa dieksekusi langsung, karena kita tidak diperbolehkan oleh otoritas Arab Saudi untuk punya hal-hal seperti itu.”
Keterbatasan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan jamaah dalam situasi kritis.
Rencana Pembahasan dengan Arab Saudi
Pemerintah berencana membicarakan kembali opsi IC Commander dan command center dengan otoritas Arab Saudi. Tujuannya agar sistem komunikasi dan kendali lapangan pada penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih efektif, aman, dan terstruktur.
Dahnil menutup penjelasannya dengan menyampaikan bahwa penyatuan komando menjadi salah satu prasyarat peningkatan kualitas layanan haji. Langkah ini diharapkan memperbaiki alur koordinasi serta mempercepat proses penanganan berbagai persoalan di lapangan.
Gagasan IC Commander menggambarkan kebutuhan Indonesia akan sistem komando yang lebih rapi dan responsif. Sinergi dengan otoritas Arab Saudi menjadi langkah strategis agar manajemen lapangan pada musim haji berikutnya berjalan lebih presisi, terutama dalam menghadapi kondisi darurat dan mobilisasi massa yang sangat besar.














