ELHARAMAIN NEWS — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (12/3/2026).
Keputusan itu disahkan setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna.
“Apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi VIII DPR tentang Pengelolaan Keuangan Haji dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan dalam sidang tersebut. Para anggota dewan yang hadir kemudian menyatakan persetujuan secara bersama.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja Harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Iman Sukri, menjelaskan bahwa proses harmonisasi rancangan beleid tersebut telah rampung setelah melalui serangkaian pembahasan intensif.
Pembahasan dilakukan melalui rapat pleno, rapat panitia kerja, serta rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan para ahli.
Dalam proses tersebut, panitia kerja menyepakati sejumlah perubahan teknis maupun substansi. Salah satu perubahan penting adalah penyesuaian judul rancangan aturan menjadi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
RUU tersebut juga menghapus asas nirlaba dalam pengelolaan dana haji dengan tujuan agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih profesional serta meningkatkan nilai manfaat dari dana setoran jemaah.
Meski demikian, pengelolaan dana tersebut tetap tidak memperbolehkan pembagian dividen kepada direksi maupun dewan pengawas.
Selain itu, RUU ini memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membentuk anak usaha di berbagai sektor, tidak terbatas pada ekosistem haji.
Dalam aspek pengawasan, penempatan dan investasi dana haji diusulkan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
RUU tersebut juga mengatur mekanisme pengembalian setoran jemaah beserta nilai manfaatnya melalui menteri terkait, serta kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan haji kepada Presiden dan DPR.
Pemerintah pusat juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan undang-undang tersebut paling lambat dua tahun setelah diberlakukan, yang kemudian akan dipantau dan ditinjau oleh DPR.














