ELHARAMAIN NEWS — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan rencana efisiensi masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Durasi yang sebelumnya berkisar 41–42 hari akan dipangkas menjadi 38–40 hari melalui penataan ulang jadwal penerbangan.
“Ada kemungkinan 38, ada kemungkinan 39, ada yang 40. Kemarin kan 41 sampai 42. Kita kurangi dua hari dengan cara pengaturan penerbangan,” ujar Irfan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Menurut Irfan, rencana pengurangan durasi tidak terkait penambahan armada pesawat. Ia menegaskan bahwa efisiensi jadwal menjadi kunci utama penyesuaian tersebut.
“Kita atur lah supaya, tanpa menambah jumlah penerbangan, tapi kita atur efisiensi penerbangan,” tuturnya.
Keputusan Awal Komisi VIII Tetapkan 41 Hari
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan masa tinggal jemaah Indonesia pada pelaksanaan Haji 2026 selama rata-rata 41 hari. Keputusan itu disampaikan Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, dalam rapat kerja pada 29 Oktober 2025.
“Jumlah lama masa tinggal jemaah di Arab Saudi rata-rata 41 hari,” ujar Marwan.
Penyesuaian dari Kemenhaj kini membuka ruang evaluasi baru mengenai efektivitas waktu dan distribusi layanan jemaah pada musim haji mendatang.
Distribusi Konsumsi Jemaah Tetap Diatur Sesuai Lokasi
Selama Haji 2026, pola layanan konsumsi jemaah tetap mengacu pada pembagian lokasi. Di Madinah, jemaah akan memperoleh 27 kali makan, sedangkan di Mekah disiapkan 84 kali makan. Pada puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, jemaah menerima 15 kali santapan.
Dalam rapat Komisi VIII sebelumnya, Marwan menegaskan bahwa menu makanan harus sesuai cita rasa Indonesia.
“Menu katering untuk jemaah haji harus berbahan baku dan bercita rasa Nusantara serta juru chef dari Indonesia,” ujarnya.
Reformasi Layanan dan Efisiensi Logistik
Rencana pemangkasan durasi ini menjadi bagian dari upaya penyelarasan jadwal, efisiensi logistik, dan peningkatan kualitas pengalaman jemaah. Dengan musim haji 1447 H/2026 M yang semakin dekat, Kemenhaj menilai penataan ulang penerbangan menjadi langkah strategis untuk mengurangi waktu tunggu dan penumpukan jemaah.
Keputusan final terkait durasi masa tinggal jemaah akan dipertimbangkan dalam rapat teknis lanjutan antara pemerintah dan DPR.














