Gus Irfan: Kehadiran Pembimbing Haji Perempuan Sangat Krusial di Tanah Suci

Neo Jurnalis

ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan akan menambah jumlah petugas pembimbing ibadah haji perempuan pada penyelenggaraan Haji 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat pendampingan bagi jamaah wanita dan mewujudkan layanan ibadah yang lebih ramah serta inklusif.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan peran pembimbing perempuan menjadi krusial untuk memastikan setiap jamaah wanita mendapatkan bimbingan yang sesuai kebutuhan selama di Tanah Suci. “Peran pembimbing perempuan menjadi aspek penting agar jamaah wanita memperoleh pendampingan yang sesuai kebutuhan ibadah dan kenyamanan mereka selama beribadah,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Menurut Irfan, kehadiran petugas perempuan juga memperkuat perlindungan terhadap jamaah wanita, terutama di pemondokan, area ibadah, hingga kegiatan pembinaan rohani. “Langkah ini bagian dari visi Kemenhaj untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih ramah jamaah, inklusif, dan berlandaskan prinsip kesetaraan layanan bagi seluruh calon haji Indonesia,” katanya.

Pelatihan dan Sertifikasi Pembimbing

Irfan menambahkan, peningkatan jumlah pembimbing ibadah perempuan akan diimbangi dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi resmi. Program ini melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

“Pelatihannya mencakup pedagogi, fiqih haji, serta keterampilan komunikasi dan manajemen kelompok jamaah. Dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pembimbing, Haji 2026 diharapkan berlangsung lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan jamaah,” ungkap Irfan.

Kementerian Haji dan Umrah juga telah menetapkan Rencana Perjalanan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, setelah bersama Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Proses operasional jamaah haji Indonesia insya Allah akan dimulai pada 21 April 2026 atau bertepatan dengan 4 Dzulqa’dah 1447 Hijriyah, yang ditandai dengan masuknya jamaah ke asrama haji,” ujar Ichsan Marsha, Juru Bicara Kemenhaj, dalam keterangan terpisah.

Dorongan dari Kementerian PPPA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) turut menyambut positif langkah tersebut. Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menilai penting adanya pembimbing ibadah perempuan di setiap provinsi untuk memperkuat pendekatan personal dan kultural.

“Kami mendorong agar petugas pembimbing ibadah haji dari masing-masing provinsi harus ada yang perempuan. Pendekatan bahasa, budaya, dan komunikasi sangat penting, karena perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda,” ujar Arifatul.

Ia menegaskan, haji ramah perempuan tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga kesehatan reproduksi. “Perempuan memiliki kondisi khusus seperti menstruasi atau istihadhah, yang memerlukan konsultasi ibadah dan medis secara sensitif,” jelasnya.

Langkah kolaboratif antara Kemenhaj dan Kementerian PPPA ini diharapkan menjadi pondasi bagi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang lebih responsif terhadap kebutuhan jamaah perempuan dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap pelayanan yang setara dan inklusif.

Related Post