ELHARAMAIN NEWS – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Maluku Utara menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk mendampingi pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Tidore Kepulauan. Pendampingan hukum ini ditujukan agar proyek layanan jemaah tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara, koordinasi itu berlangsung di Ternate, Senin (2/11/2026). Kepala Kanwil Kemenhaj Maluku Utara, Zaber Wahid, hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha Syarif Ibrahim, pejabat pembuat komitmen, serta tim perencanaan dan humas.
Rombongan Kemenhaj diterima Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Maluku Utara, Daniel Panannangan, bersama Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Abdul Rahman serta jaksa pengacara negara. Konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana proyek juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Kemenhaj memaparkan secara menyeluruh rencana pembangunan Gedung PLHUT Kota Tidore Kepulauan, mulai dari perencanaan, ruang lingkup pekerjaan, tahapan pelaksanaan, hingga aspek teknis dan administrasi. Paparan tersebut menjadi bahan bagi Kejati untuk menjalankan pendampingan hukum secara komprehensif.
Daniel menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan pada ketentuan hukum selama pembangunan. Menurutnya, pendampingan hukum bertujuan memitigasi potensi risiko hukum sejak dini, sehingga pekerjaan dapat berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Zaber Wahid menyebut sinergi dengan kejaksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian dalam membangun infrastruktur layanan haji dan umrah. Kanwil Kemenhaj Maluku Utara, kata dia, berkomitmen memastikan pembangunan gedung memenuhi target fisik dan mutu pekerjaan, tertib administrasi, dan tepat sasaran.
Gedung PLHUT Tidore diharapkan menjadi fasilitas layanan haji dan umrah yang lebih representatif, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat. Konsep layanan terpadu serupa tengah dibangun di berbagai daerah. Di Jawa Barat, misalnya, Menteri Haji dan Umrah meninjau PLHUT Cimahi yang dirancang sebagai layanan satu pintu ramah lansia dan penyandang disabilitas.
Hingga berita ini disusun, rilis Kemenhaj Maluku Utara belum menyebutkan nilai proyek, luas bangunan, maupun target rampungnya Gedung PLHUT Tidore.
Bagi calon jemaah haji dan umrah di Maluku Utara, kehadiran PLHUT nantinya diharapkan memudahkan urusan pendaftaran, konsultasi, hingga pengaduan dalam satu lokasi. Sambil menunggu gedung baru beroperasi, layanan tetap dapat diakses melalui kantor Kemenhaj kabupaten/kota setempat dan kanal resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
