ELHARAMAIN NEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mewacanakan pembentukan konsorsium asuransi syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Skema ini dinilai sebagai solusi untuk memperkuat perlindungan jemaah sekaligus menutup celah risiko tata kelola yang selama ini muncul dalam pengelolaan asuransi perhajian.
Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi Kemenhaj bersama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) di Jakarta. Konsorsium dipandang memungkinkan pembagian risiko antarperusahaan asuransi, sehingga beban perlindungan jemaah tidak ditanggung oleh satu pihak saja.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PEE), Zainal Effendi, menjelaskan bahwa model konsorsium memberi ruang pengelolaan dan pengawasan yang lebih kolektif. Dengan pendekatan ini, kerja sama asuransi tidak bergantung pada satu entitas, melainkan dibangun dengan semangat kepentingan nasional dan keberlanjutan jangka panjang.
Selain itu, konsorsium dinilai relevan untuk memperkuat pengelolaan dana tabarru’ agar lebih berkesinambungan. Zainal menilai desain dana yang kuat penting untuk mengantisipasi risiko besar di masa depan serta memastikan kecukupan dana perlindungan bagi jemaah haji dan umrah.
AASI juga menilai skema konsorsium sebagai opsi yang lebih aman. Perwakilan AASI, Kati Febrianti, menyebut konsorsium dapat mencegah penumpukan risiko pada satu perusahaan asuransi.
“Kalau konsorsium, risikonya dibagi. Kita sama-sama jaga untuk kepentingan haji,” ujarnya.
Di sisi kebijakan, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pengembangan asuransi haji dan umrah harus dijalankan dengan prinsip integritas dan keterbukaan. Seluruh proses pemilihan mitra, termasuk di sektor asuransi, wajib dilakukan secara terbuka dan profesional, tanpa penunjukan langsung maupun titipan kepentingan.
“Semua kita lakukan secara terbuka. Tidak ada lagi penunjukan-penunjukan dan tidak ada rekomendasi dari siapa pun,” tegasnya.














