ELHARAMAIN NEWS – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, mengingatkan masyarakat bahwa tawaran umrah murah yang mengatasnamakan subsidi dari Arab Saudi adalah penipuan. Peringatan itu disampaikan dalam rapat evaluasi program kerja di Aula Arafah Asrama Haji Makassar, Rabu (4/11/2026).
Sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Sulsel, Ikbal menyoroti maraknya penawaran umrah murah berkedok subsidi dan agen perjalanan yang beroperasi tanpa izin di Sulawesi Selatan. Ia memastikan pihak Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan bantuan subsidi umrah dalam bentuk apa pun.
Kanwil Kemenhaj Sulsel memberi tenggat satu bulan kepada para agen untuk mengurus legalitas sebagai kantor cabang resmi yang berizin melalui Online Single Submission (OSS). “Regulasi tidak mengenal istilah agen, melainkan kantor cabang resmi. Jika dalam kurun waktu satu bulan tidak diindahkan, data agen ilegal tersebut akan diserahkan ke aparat penegak hukum (APH) atas dugaan tindak pidana penipuan dan penghimpunan dana tanpa izin,” kata Ikbal di hadapan para kepala kantor Kemenhaj kabupaten/kota se-Sulsel.
Rapat juga menetapkan aturan internal untuk mencegah benturan kepentingan. Pegawai Kemenhaj yang terafiliasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), travel umrah, maupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diwajibkan mengundurkan diri sesuai surat edaran Sekretaris Jenderal. Pegawai juga dilarang mempromosikan biro perjalanan tertentu.
Setiap kantor Kemenhaj di Sulsel diwajibkan memasang spanduk daftar mitra resmi serta nomor Hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah. Langkah ini memudahkan warga mengecek penyelenggara yang sah sebelum menyetor uang.
Untuk persiapan haji 2027, Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi, Slamat Mustafa, melaporkan 6.900 jemaah sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 3.400 jemaah dinyatakan memenuhi syarat istitha’ah, sementara 17 jemaah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
Menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), verifikasi jemaah berhak lunas juga diperketat agar tidak ada pelanggaran ketentuan jeda 10 tahun setelah berhaji. Untuk perbedaan data jemaah yang signifikan, surat keterangan orang sama dari kantor kecamatan tidak lagi berlaku dan harus diganti dengan penetapan pengadilan.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah, Asa Afiif, menyebut diklat petugas haji di Asrama Haji Sudiang Makassar akan digelar bertahap mulai 21 November hingga 19 Desember 2026. Hingga berita ini disusun, jadwal tersebut masih mengacu pada paparan dalam rapat evaluasi.
Penertiban penyelenggara umrah juga berlangsung di daerah lain, seperti penelusuran perbedaan nama merek dan badan usaha travel oleh Kemenhaj Sumatera Barat. Kemenhaj pusat sebelumnya juga memperketat syarat perizinan travel umrah.
Bagi calon jemaah umrah, curigai setiap tawaran berharga jauh di bawah kewajaran, apalagi yang mengaku mendapat subsidi dari pemerintah Arab Saudi. Pastikan penyelenggara terdaftar sebagai PPIU berizin, tanyakan alamat kantor cabang resminya, dan jangan menyetor dana ke rekening pribadi. Bila ragu, tanyakan langsung ke kantor Kemenhaj kabupaten/kota terdekat.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
