Ketimpangan Masa Tunggu Haji Dipicu Kuota Berdasarkan Populasi, Bukan Pendaftar

agusty reza

Ilustrasi pemeriksaan koper jemaah haji RI (dok : Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS– Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia secara terbuka mengungkapkan penyebab utama di balik disparitas ekstrem masa tunggu haji antarwilayah yang telah mencapai lebih dari 40 tahun di beberapa daerah. Menurut Kemenag, ketimpangan ini dipicu oleh kebijakan pembagian kuota haji reguler yang bertumpu pada pola historis (status quo) yang diterapkan sejak sebelum tahun 2013, dan tidak pernah disesuaikan dengan dinamika jumlah pendaftar aktual.

Dalam keterangan resminya, Kemenag menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum untuk membagi kuota berdasarkan proporsi jumlah pendaftar (waiting list), aturan tersebut tidak pernah diterapkan secara operasional.

Alih-alih menggunakan data antrean, pembagian kuota provinsi dari tahun ke tahun hanya meniru angka historis. Akibatnya, komposisi kuota provinsi relatif stagnan, padahal jumlah pendaftar dan panjangnya antrean di lapangan telah berubah secara drastis.

“Pola status quo inilah yang menimbulkan ketimpangan masa tunggu, di beberapa daerah mencapai lebih dari 40 tahun,” kata Kemenag, Ahad (9/11/2025).

Akar masalahnya terletak pada pembagian kuota yang berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim—bukan jumlah pendaftar. Provinsi menerima kuota sesuai populasi muslimnya, yang kemudian dibagi kembali ke kabupaten/kota dengan rumus serupa. Pola ini menciptakan anomali:

  • Daerah dengan daftar tunggu besar mendapat kuota kecil – masa tunggu puluhan tahun.
  • Daerah dengan daftar tunggu kecil mendapat kuota berlebih – masa tunggu jauh lebih singkat.

Sebagai contoh, Kemenag membandingkan dua kabupaten di Sulawesi Selatan; jemaah yang berhak lunas di Bantaeng dan Sidrap mendaftar pada tahun 2011, sementara jemaah di Tanah Toraja mendaftar pada tahun 2014.

Di tengah isu ini, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas kepada Kemenag untuk berupaya memangkas waktu tunggu haji secara nasional hingga mencapai rata-rata 26 tahun.

Rencana pemerataan ini mendapat tanggapan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang meminta kebijakan tersebut dikaji secara matang dan saksama. “Sebaiknya semua hal dikaji secara matang plus-minusnya… Kalau sudah dikaji… lalu kesimpulannya banyak yang plus, ya dilaksanakan,” ujar Haedar di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah PP Muhammadiyah, Muhammad Ziyad, menyatakan dukungan terhadap tujuan pemerataan tersebut, selama pelaksanaannya dapat mengatasi kesenjangan ekstrem yang terjadi selama ini.

“Ini tujuannya baik karena ingin melakukan pemerataan nasional supaya kesenjangan tidak terjadi, misalnya ada daerah yang 28 tahun, tetapi di Sulawesi Selatan misalnya ada yang sampai 49 tahun, maka ini diratakan,” jelas Ziyad, menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung kebijakan Kemenag yang memberikan kemaslahatan bagi jemaah.

Rencana pemerataan ini diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan ekstrem seperti antrean 11 tahun di satu daerah dan lebih dari 40 tahun di daerah lain, sebagaimana yang ditimbulkan oleh pola pembagian kuota lama.

Related Post