Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Lindungi 58 Ribu Jemaah Umrah yang Tertahan di Timur Tengah

Potret Jemaah saat sedang melaksanakan Tawaf (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk melindungi sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran menyebabkan penundaan penerbangan secara massal. Akibatnya, ribuan jemaah umrah Indonesia tertahan di berbagai bandara, baik di Arab Saudi maupun negara transit.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa keselamatan jemaah merupakan prioritas utama negara. Ia meminta pemerintah tidak hanya memantau situasi, tetapi juga segera mengambil langkah nyata di lapangan.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jemaah yang terdampak, sekaligus memastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik,” ujar Abidin dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa perlindungan warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyiapkan skema mitigasi komprehensif apabila situasi keamanan di kawasan semakin memburuk.

Selain itu, Komisi VIII DPR juga mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif serta menyiapkan skema evakuasi bertahap jika eskalasi konflik terus meningkat dan membahayakan WNI di Arab Saudi maupun wilayah sekitarnya.

“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” tegasnya.

Abidin menyatakan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap jemaah umrah secara maksimal, termasuk menjamin kepulangan mereka ke Tanah Air dengan aman.

Ia juga mengimbau para jemaah dan penyelenggara perjalanan umrah agar tetap tenang serta mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Kementerian Luar Negeri RI.

“Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” pungkas Abidin.

Related Post