ELHARAMAIN NEWS — Wacana pemberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji menuai kritik di DPR RI. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai kebijakan tersebut tidak relevan apabila diberlakukan kepada jemaah umrah mandiri.
Menurut Marwan, mayoritas jemaah umrah Indonesia membutuhkan pendampingan karena faktor usia dan keterbatasan mobilitas. Oleh sebab itu, konsep asrama haji dinilai tepat bagi jemaah yang berangkat melalui biro perjalanan, namun tidak logis bagi mereka yang mampu berangkat secara mandiri.
Ia menegaskan, jemaah mandiri merupakan kelompok yang tidak memerlukan pengawasan atau pendampingan sejak keberangkatan hingga kepulangan. Karena itu, kewajiban masuk asrama haji dinilai sulit diterapkan kepada kelompok tersebut.
Marwan juga menekankan bahwa asrama haji memiliki fungsi penting dalam memastikan perlindungan jemaah, terutama untuk mencegah praktik penipuan travel umrah yang masih terjadi. Melalui skema tersebut, pemerintah dapat memastikan kejelasan pihak yang memberangkatkan serta kepastian kepulangan jemaah.
Meski demikian, ia mempersilakan Kementerian Haji dan Umrah menyusun kebijakan tersebut selama tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada perlindungan jemaah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan rencana layanan umrah melalui asrama haji dalam rapat bersama Baleg DPR RI. Skema tersebut disebut bersifat opsional dengan konsep pelayanan terpadu atau One Stop Services guna meningkatkan pengawasan dan perlindungan jemaah.














