Mahkamah Konstitusi Nyatakan Uji UU Haji dan Umrah Tidak Dapat Diterima

ELHARAMAIN NEWS — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 47/PUU-XXIV/2026 pada 16 Maret 2026 di Jakarta.

Mahkamah menilai permohonan yang diajukan mengandung kontradiksi internal (contradictio in terminis), yakni di satu sisi menginginkan penguatan penyelenggaraan umrah mandiri, namun di sisi lain justru meminta penghapusan skema tersebut.

Selain itu, MK juga menemukan adanya ketidakjelasan (obscuur) dalam permohonan, terutama pada bagian petitum yang dinilai ambigu dan tidak lazim secara hukum.

“Mahkamah tidak dapat memahami secara jelas apa yang sebenarnya dimaksud dan diinginkan oleh para pemohon,” ujar Suhartoyo dalam persidangan.

Permohonan ini diajukan oleh Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji, yang terdiri dari Amphuri, PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi, serta sejumlah pemohon perseorangan.

Dalam permohonannya, para pemohon menggugat sejumlah pasal dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 karena dinilai membuka ruang penyelenggaraan umrah mandiri tanpa pengawasan dan standar layanan yang setara dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Mereka juga menilai adanya kekosongan hukum, ketidakpastian regulasi, serta kurangnya perlindungan terhadap jemaah umrah mandiri dibandingkan dengan jemaah yang menggunakan jasa PPIU.

Namun demikian, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena argumentasi yang disampaikan tidak konsisten dan tidak tersusun secara jelas.

Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap substansi undang-undang yang digugat.

Keputusan ini sekaligus menegaskan pentingnya kejelasan argumentasi dan konsistensi dalam setiap pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar dapat dipertimbangkan secara hukum.

Related Post