Mahkamah Konstitusi Tegaskan Mekanisme Pembagian Kuota Haji Reguler Bersifat Konstitusional

ELHARAMAIN NEWS — Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa mekanisme pembagian kuota haji reguler di Indonesia telah sesuai dengan prinsip konstitusi dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 237/PUU-XXIII/2025 pada 16 Maret 2026.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembagian kuota haji dilakukan melalui mekanisme yang sistematis, yakni melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Hal ini dinilai memperkuat pengawasan serta memastikan kebijakan berjalan transparan dan akuntabel.

Mahkamah juga menjelaskan bahwa pembagian kuota haji merupakan kebijakan yang dinamis karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kuota dari Arab Saudi, jumlah daftar tunggu jemaah, serta distribusi pendaftar di berbagai daerah.

Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam penentuan kuota agar tetap dapat menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Mahkamah menegaskan bahwa frasa “dan/atau” dalam Undang-Undang Haji tidak membuka ruang kebijakan tanpa batas, melainkan memberikan pilihan metode yang terukur, seperti berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim, jumlah daftar tunggu, atau kombinasi keduanya.

Selain itu, pembagian kuota haji wajib berlandaskan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan. Setiap keputusan yang diambil oleh menteri harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam hal kuota tambahan dari Arab Saudi, Mahkamah menekankan bahwa penetapannya harus dibahas bersama DPR dan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Kuota tambahan juga wajib didistribusikan secara proporsional dan diumumkan secara terbuka kepada publik.

Mahkamah juga mengingatkan bahwa kuota tambahan tidak boleh disalahgunakan, dimanipulasi, atau dijadikan objek transaksional yang dapat merugikan jemaah haji reguler.

Lebih lanjut, terdapat batas waktu maksimal 7 hari bagi pemerintah untuk menetapkan kuota tambahan setelah diterima, guna menjamin kepastian hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam amar putusannya, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan uji materi yang diajukan terhadap Undang-Undang Haji dan Umrah.

Dengan putusan ini, mekanisme pembagian kuota haji reguler dinyatakan tetap berlaku dan sah secara hukum, sekaligus mempertegas komitmen negara dalam menjaga sistem penyelenggaraan haji yang adil, transparan, dan akuntabel.

Related Post