ELHARAMAIN NEWS — Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih ramah perempuan dengan memperkuat kualitas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Langkah tersebut dimulai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) PPIH yang dipersiapkan sejak tiga bulan lalu.
Menteri Haji dan Umrah RI mengapresiasi kesiapan panitia dalam menyelenggarakan diklat sebagai fondasi peningkatan layanan haji ke depan. Ia berharap diklat ini mampu melahirkan petugas yang profesional, berintegritas, serta siap secara fisik dan mental dalam melayani jemaah.
“Semoga diklat ini menjadikan layanan haji semakin baik dan benar-benar berorientasi pada kenyamanan jemaah,” ujar Menteri saat membuka Diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Komitmen pembenahan tata kelola haji, lanjut Menteri, sejatinya telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Gagasan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah telah tercantum dalam visi-misi sejak 2014, berlanjut pada 2019, hingga akhirnya terealisasi pada 2024.
Meski demikian, proses pembentukan kementerian tersebut sempat menghadapi kendala regulasi, khususnya terkait aspek wakaf. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah terlebih dahulu membentuk Kementrian Haji dan Umrah (Kemenhaj RI) sebagai solusi sementara sembari menunggu revisi Undang-Undang rampung.
“Cita-cita tertinggi umat Islam adalah menunaikan ibadah haji. Karena itu, negara harus hadir memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa PPIH mengemban amanah besar, tidak hanya secara keagamaan, tetapi juga kenegaraan. Penyelenggaraan haji menyentuh berbagai dimensi, mulai dari kemanusiaan, diplomasi, hingga politik. Dengan jumlah jemaah Indonesia mencapai sekitar 221.000 orang per tahun—terbesar di dunia—Indonesia dituntut memiliki sistem dan petugas yang unggul.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menjalankan ibadah haji menggunakan visa nonprosedural. Ia menyinggung pengalaman tahun sebelumnya, di mana banyak jemaah gagal menunaikan rukun haji secara sempurna akibat tidak menggunakan visa resmi.
Tahun 2026 disebut sebagai fase penting penyelenggaraan haji, seiring adanya perubahan regulasi dan karakteristik jemaah yang semakin beragam. Karena itu, petugas haji dituntut lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada solusi.
“Petugas adalah pelayan tamu-tamu Allah. Orientasi kita adalah layanan,” katanya.
Diklat PPIH kali ini membekali peserta dengan pemahaman kebijakan terkini, aspek teknis penyelenggaraan haji, pelayanan dan pelindungan jemaah, hingga etika pelayanan. Peserta juga dibekali pemahaman tentang peran, tugas, kerja tim, serta kepemimpinan di lapangan.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya, di mana masih ditemukan keluhan akibat petugas yang belum sepenuhnya memahami tugasnya, meski dedikasi banyak petugas dinilai sangat tinggi.
Salah satu terobosan penting dalam penyelenggaraan haji 2026 adalah penguatan konsep haji ramah perempuan. Mengingat mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan, pemerintah akan menambah jumlah petugas perempuan serta memperkuat layanan khusus guna menciptakan rasa aman dan nyaman.
Selain itu, kinerja PPIH akan dipantau dengan dukungan teknologi melalui sistem seperti Kawal Haji, sehingga pelayanan dapat diawasi secara transparan dan responsif.
Pemerintah berharap, dengan penguatan sumber daya manusia dan sistem pengawasan ini, penyelenggaraan haji ke depan menghadirkan kualitas layanan yang lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh jemaah Indonesia.














