Elharamain News — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang mengubah UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, membawa sejumlah perubahan besar dalam sistem pengelolaan haji dan umrah di Indonesia. Berikut hal-hal krusial yang perlu dipahami oleh calon jamaah dan publik:
1. Pembentukan Kementerian Haji & Umrah
UU baru ini memperkuat kelembagaan penyelenggara haji dan umrah: dari sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama, sekarang fungsi tersebut berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan, profesionalisme, dan efisiensi tata kelola ibadah.
2. Umrah Mandiri Kini Resmi Legal
Salah satu perubahan paling fundamental: umrah mandiri diakui secara resmi. UU mengatur bahwa perjalanan umrah dapat dilakukan melalui PPIU (penyelenggara perjalanan umrah), secara mandiri, atau melalui kementerian terkait.
Dengan ini, masyarakat yang ingin mengatur sendiri perjalanan umrahnya mendapatkan payung hukum dan perlindungan.
3. Syarat Umrah Mandiri
Calon jamaah yang memilih umrah mandiri harus memenuhi sejumlah syarat:
- Beragama Islam.
- Paspor minimal berlaku 6 bulan dari tanggal keberangkatan.
- Tiket pesawat pulang-pergi.
- Surat keterangan sehat.
- Bukti pembelian paket layanan (yang terdaftar di sistem informasi Kementerian).
4. Sanksi Tegas untuk Penyelenggaraan Ilegal
UU mengatur hukuman pidana bagi pihak yang menyelenggarakan umrah tanpa izin atau melakukan penipuan:
- Pelaku tanpa izin bisa dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 2 miliar.
- Penyelewengan setoran jemaah (misalnya penggelapan deposit) diancam dengan hukuman hingga 8 tahun penjara.
5. Mekanisme Kuota Haji dan Visa Non-Kuota
UU ini memperkuat pengaturan kuota haji: termasuk kuota tambahan, pemanfaatan sisa kuota, dan pengaturan visa haji nonkuota.
Bagi jemaah yang menggunakan visa haji nonkuota, UU mewajibkan Perjanjian tertulis antara penyelenggara dan jamaah, serta pelaporan ke Menteri.
6. Perpanjangan Masa Tunggu Haji Kedua
Pemerintah memperpanjang masa tunggu bagi calon jamaah haji kedua. Sebelumnya sekitar 10 tahun, kini menjadi 18 tahun, sebagai bagian dari upaya lebih adil dalam pembagian kesempatan haji.
7. Pengawasan & Transparansi Lebih Kuat
Undang-undang ini memperketat pengawasan pelaksanaan kegiatan haji dan umrah melalui sistem informasi kementerian, evaluasi, dan pemantauan.
Tujuannya untuk memastikan penyelenggaraan ibadah berjalan aman, transparan, dan akuntabel bagi semua jamaah.
8. Perlindungan Hukum untuk Jamaah
Dengan legalisasi umrah mandiri dan mekanisme pendaftaran lewat sistem pemerintah, calon jamaah yang memilih jalur mandiri mendapat perlindungan hukum. Mereka berhak atas layanan sesuai paket yang dibeli dan dapat melaporkan jika layanan tidak sesuai.
UU ini juga mengatur mekanisme pemantauan dan sanksi bagi pelaku penyelenggaraan ilegal.














