Reformasi Kuota Haji 2026: Wujudkan Keadilan Daftar Duluan, Berangkat Duluan

Neo Jurnalis

Elharamain News — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan kebijakan reformasi kuota haji tahun 2026 akan menggunakan sistem first come, first served, yaitu berdasarkan urutan pendaftaran calon jemaah. Langkah ini diambil untuk memastikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menjelaskan bahwa sistem lama yang mendasarkan kuota pada proporsi penduduk Muslim telah menimbulkan ketimpangan ekstrem dalam masa tunggu antarprovinsi. “Sebelum aturan baru berlaku, pembagian kuota masih mengikuti pola lama yang sudah berjalan hampir satu dekade tanpa perubahan berarti. Akibatnya, yang mendaftar lebih dulu belum tentu berangkat lebih dulu,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).

Sistem Baru Jawab Ketimpangan Antarwilayah

Ichsan mencontohkan, jemaah asal Tanah Toraja yang mendaftar pada 2014 baru akan berangkat bersamaan dengan jemaah Sidrap yang mendaftar pada 2011. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan nyata dalam sistem lama.

“Selama ini sistemnya belum mencerminkan urutan pendaftaran. Akibatnya, terjadi antrean panjang di daerah tertentu yang mencapai lebih dari 40 tahun,” ungkapnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah memperkenalkan tiga formula pembagian kuota, yaitu:

  1. Rumus Waiting List (100%) – kuota dibagi sepenuhnya berdasarkan jumlah pendaftar di tiap provinsi.

  2. Rumus Penduduk Muslim (100%) – kuota berdasar proporsi populasi Muslim.

  3. Rumus Gabungan (misalnya 70% WL + 30% PM) – kombinasi dari dua pendekatan sebelumnya.

Namun, untuk musim haji 2026, pemerintah memilih formula 100% berbasis waiting list, hasil kesepakatan bersama Komisi VIII DPR RI pada rapat 29 Oktober 2025.

Kebijakan Berdasar Kajian dan Data Nasional

Ichsan menegaskan, keputusan tersebut tidak diambil sepihak. “Pemerintah lebih dulu melakukan kajian mendalam, simulasi perhitungan, dan serangkaian rapat kerja dengan DPR. Hasilnya, disepakati bahwa dasar pembagian kuota haji 2026 menggunakan jumlah pendaftar aktif dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) per 16 September 2025,” jelasnya.

Data Siskohat mencatat total daftar tunggu nasional mencapai 5.398.420 jemaah. Tiga provinsi dengan antrean terbanyak adalah Jawa Timur (1.126.047 orang), Jawa Tengah (905.976 orang), dan Jawa Barat (787.071 orang).

Wujud Keadilan dan Kepastian bagi Calon Jemaah

Menurut Kemenhaj, penerapan sistem baru ini didorong oleh tiga alasan utama. Pertama, asas keadilan dan kepastian, sebab sistem lama menciptakan kesenjangan besar antarwilayah. Kedua, untuk menjawab keresahan sosial akibat lamanya masa tunggu tanpa kepastian. Ketiga, sesuai amanat Undang-Undang yang menegaskan kuota dapat dibagi berdasarkan jumlah pendaftar aktif.

“Prinsipnya sederhana: siapa yang daftar dulu, dia yang berangkat dulu,” tegas Ichsan Marsha.

Reformasi ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.

Related Post