ELHARAMAIN NEWS — Potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji yang diperkirakan mencapai Rp18 triliun kini menjadi sorotan pemerintah. Nilai yang sangat besar tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat standarisasi layanan haji sekaligus memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas di dalam negeri.
Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (3/3), sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi dan profesional.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menjelaskan bahwa standarisasi layanan menjadi fondasi penting dalam menjamin kualitas pelayanan bagi ratusan ribu jemaah haji Indonesia setiap tahunnya.
Menurutnya, berbagai layanan utama seperti katering, hotel, dan transportasi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Layanan katering misalnya disiapkan untuk sekitar 221 ribu jemaah haji, sementara akomodasi jemaah menggunakan sekitar 275 hotel yang juga harus memenuhi standar layanan tertentu.
Standarisasi tersebut mencakup berbagai aspek penting mulai dari penyediaan makanan, akomodasi, transportasi, hingga perlengkapan jemaah. Standar ini berlaku tidak hanya untuk layanan di Arab Saudi, tetapi juga fasilitas pendukung di dalam negeri.
Pemerintah juga berencana meningkatkan kualitas fasilitas domestik seperti asrama haji agar memiliki standar pelayanan setara hotel bintang tiga, termasuk dalam aspek kebersihan dan pelayanan hospitality.
Di sisi lain, pemerintah melihat penyelenggaraan haji sebagai peluang besar untuk mendorong perekonomian nasional. Berbagai kebutuhan jemaah seperti beras, bumbu masak, makanan siap saji, koper, hingga perlengkapan ihram didorong agar menggunakan produk dalam negeri.
Selain itu, Ditjen PE2HU juga tengah menyiapkan platform UMKM oleh-oleh haji. Melalui sistem ini, jemaah dapat memesan oleh-oleh sebelum atau selama menjalankan ibadah haji dan produk akan dikirim langsung ke tanah air. Skema tersebut diharapkan dapat menekan pengeluaran jemaah di luar negeri sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM nasional.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan pihaknya mendukung penuh penguatan standarisasi dan sertifikasi dalam penyelenggaraan haji. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan kualitas layanan, perlindungan jemaah, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Melalui kolaborasi lintas kementerian tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tidak hanya menghadirkan layanan yang lebih baik bagi jemaah, tetapi juga mampu memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional secara lebih inklusif, terstandar, dan berkelanjutan.














