Satu per Satu Dibongkar! KPK Periksa Biro Travel di Kasus Kuota Haji yang Jerat Eks Menag Yaqut

Amar Faisal

Gedung KPK (foto istimewa)

ELHARAMAIN NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeber penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 yang menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Kali ini, sejumlah pimpinan biro travel dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembagian kuota haji.

“Saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Adapun saksi dari unsur biro travel yang diperiksa antara lain:

  1. Risky Arison Nazir, Direktur PT Menan Ekspressindo

  2. Teddy Cahyadi, Direktur PT Surya Sekawan Nusa Tours

  3. Sofwan Son Haji, Komisaris PT Al Amsor Mubarokah Wisata

  4. Juli Fauza, Direktur PT Fazary Wisata

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Muzaki Kholis, Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta. Dalam perkara ini, Muzaki diduga berperan sebagai perantara atau broker antara biro travel, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dan pihak Kementerian Agama.

“Bisa disebut sebagai broker, perantara untuk menyambungkan inisiatif dari PIHK atau biro travel,” jelas Budi dalam keterangannya.

KPK mendalami dugaan adanya aliran uang dari biro travel atau PIHK yang mengajukan permintaan kuota haji kepada oknum di Kementerian Agama melalui perantara tersebut. Pemeriksaan lanjutan terhadap pihak travel dilakukan untuk menelusuri peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Budi menegaskan, saat ini KPK masih fokus menggunakan pasal kerugian keuangan negara, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penelusuran dilakukan terhadap proses diskresi pembagian kuota yang dinilai menjadi pangkal persoalan.

Kasus ini berawal dari kebijakan pembagian tambahan 20 ribu kuota haji tahun 2024 saat Yaqut menjabat Menteri Agama. Tambahan kuota tersebut dibagi rata, masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal, Undang-Undang Haji mengatur bahwa kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota nasional. Akibat kebijakan tersebut, sebanyak 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat pada 2024.

Atas temuan tersebut, KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka. KPK menyatakan telah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat para pihak yang terlibat.

Related Post