ELHARAMAIN NEWS — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menjeratnya sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pelajaran bagi setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan.
Pernyataan itu disampaikan Yaqut usai menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
“Ini pelajaran bagi setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan. Bahwa kebijakan yang diambil, meskipun dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, belum tentu tidak dipersoalkan,” ujar Yaqut.
Ia menegaskan bahwa risiko dipersoalkan secara hukum tidak boleh membuat pemimpin takut mengambil keputusan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat.
“Tidak boleh membuat para pemimpin takut mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia tidak bisa dibangun dengan pemimpin-pemimpin yang takut,” katanya.
Yaqut juga menjelaskan kebijakannya membagi tambahan kuota haji 2024 menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Menurutnya, keputusan tersebut dilandasi pertimbangan keselamatan jamaah.
“Satu-satunya pertimbangan yang saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa jemaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berada dalam yurisdiksi Arab Saudi, sehingga Indonesia terikat pada peraturan dan nota kesepahaman (MoU) yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Haji itu yurisdiksinya di Saudi. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian kuota itu karena ada MoU,” kata Yaqut.
Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Yaqut sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Atas penetapan tersebut, Yaqut mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Permohonan praperadilan itu terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.
Proses hukum masih berjalan, sementara KPK sebelumnya menyatakan penyidikan terus dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan distribusi kuota haji 2024.














