Transisi Kemenhaj Hampir Rampung! Layanan dan Pendaftaran Haji Dipastikan Tetap Normal

Amar Faisal

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Teguh Dwi Nugroho (foto: istimewa)

ELHARAMAIN NEWS – Proses transisi kelembagaan ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mencapai 90 persen dan dipastikan tidak mengganggu layanan maupun pendaftaran jemaah haji. Pemerintah menegaskan, seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan berlangsung mulus hingga ke daerah.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari amanat UU No. 14 sebagai perubahan atas UU No. 8 Tahun 2019 serta Perpres No. 92 yang menjadi landasan hukum pengalihan aset, anggaran, dan personel penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam kurun waktu empat bulan sejak Kemenhaj dibentuk pada Oktober 2025, proses migrasi Sumber Daya Manusia (SDM) dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) kini telah memasuki fase akhir.

“Seluruh aset dan anggaran perhajian sudah resmi dialihkan ke Kementerian Haji. Transisi ini kami nilai berjalan sangat cepat dan lancar, dari pusat hingga daerah,” ujar Teguh Dwi Nugroho dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Seiring transformasi tersebut, nomenklatur instansi di daerah juga mengalami perubahan. Di tingkat provinsi kini menjadi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota berganti menjadi Kantor Kementerian Haji Kabupaten/Kota.

Kemenhaj RI juga menerapkan pembagian Tipologi A dan B untuk kantor daerah berdasarkan jumlah daftar tunggu jemaah serta kompleksitas layanan umrah. Skema ini diharapkan mampu membuat pelayanan di wilayah dengan jumlah jemaah besar, seperti Jawa Timur, menjadi lebih fokus dan responsif.

Teguh menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan haji akan diukur dari tingkat kepuasan jemaah. Karena itu, standar mentalitas petugas haji diperketat, dengan penekanan pada keikhlasan, kesungguhan, serta ketahanan fisik dan emosional di lapangan.

“Petugas adalah wajah negara. Mereka tidak boleh mengeluhkan cuaca ekstrem atau bersikap reaktif menghadapi dinamika jemaah. Kesabaran dan pengendalian diri adalah syarat mutlak,” tegasnya.

Dari sisi kesiapan teknis di Arab Saudi, Kemenhaj melaporkan progres penyediaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi telah mencapai 90 hingga 95 persen. Kontrak layanan di kawasan Masya’ir juga telah disepakati bersama pihak Rakem dan Dufaibat, dengan target finalisasi seluruh fasilitas pada 21 Januari 2026.

Tak hanya itu, Kemenhaj juga memperluas ekosistem ekonomi haji dengan melibatkan UMKM dan pengusaha bumbu asal Indonesia sebagai penyuplai bahan baku makanan jemaah. Kebijakan ini diyakini mendorong perputaran ekonomi haji nasional yang diproyeksikan mencapai Rp18 triliun.

Di sektor digital, Kemenhaj menyiapkan inovasi pembayaran nontunai berbasis QRIS di Arab Saudi. Meski mendapat dukungan penuh, mitigasi terus dilakukan agar sistem tersebut ramah bagi jemaah, khususnya kelompok lanjut usia.

Sementara itu, jumlah UPT Asrama Haji kini bertambah dari 10 menjadi 17 unit usai harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Proyek strategis jangka panjang seperti Kampung Haji juga terus berlanjut di bawah pengelolaan Danantara, yang tengah mengakuisisi hotel-hotel di Arab Saudi untuk mulai dioperasikan pada 2028.

Related Post