ELHARAMAIN NEWS — Arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mulai mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya lebih didominasi sektor keuangan, kini fokus pembangunan diarahkan ke sektor riil, khususnya industri halal, yang dinilai semakin strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sorotan tersebut tertuang dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah Indonesia yang dirilis Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF. Ekonom CSED INDEF, Handi Risza, menilai pergeseran ini menandai fase baru ekonomi syariah yang mulai masuk ke arus utama perekonomian nasional.
“Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan, tetapi kini mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional. Sektor industri halal mulai memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Handi, Jumat (26/12/2025).
Momentum Industri Halal
Menurut Handi, momentum penguatan ekonomi syariah perlu dijaga agar pertumbuhan pada 2026 berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Peluang pengembangan industri halal dinilai semakin terbuka, terutama setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertransformasi menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di bawah Presiden dengan kewenangan setingkat menteri.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun dipandang berpotensi menjadi pengungkit besar bagi rantai pasok industri halal domestik. Program tersebut diperkirakan menciptakan permintaan masif terhadap produk halal nasional.
Dukungan Kebijakan Jangka Panjang
Dari sisi kebijakan, ekonomi dan keuangan syariah kini telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029. Integrasi tersebut mempertegas ambisi Indonesia untuk memantapkan posisi sebagai pusat ekonomi syariah global.
Capaian Indonesia juga tercermin di tingkat internasional. Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia kembali menempati peringkat ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) sebesar 99,9, melonjak 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Lonjakan terbesar berasal dari sektor investasi halal. Sepanjang 2023, tercatat 40 transaksi investasi halal dengan nilai mencapai USD 1,6 miliar yang tersebar di sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup muslim.
Tantangan Inklusi Keuangan Syariah
Meski menunjukkan kemajuan signifikan, Handi menegaskan masih terdapat tantangan besar, terutama pada aspek inklusi keuangan syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025, tingkat literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42 persen, sementara tingkat inklusinya baru 13,41 persen.
“Artinya, terdapat kesenjangan sekitar 30 persen masyarakat yang memahami keuangan syariah, tetapi belum menggunakannya. Ini tantangan utama yang perlu dijawab dengan terobosan dan inovasi, terutama untuk memperluas akses ke daerah,” tegas Handi yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Paramadina.
Peran Lembaga dan Investasi
Dari sisi kelembagaan, keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank BUMN dengan dukungan negara dinilai telah meningkatkan posisi perbankan syariah nasional di tingkat global. Rencana pembentukan Bank Syariah Nasional (BSN) juga diyakini mampu memperkuat multiplier effect pembiayaan, khususnya pada sektor perumahan.
Ekosistem ekonomi syariah turut diperkuat oleh peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah berbasis zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan. Kajian PEBS FEB UI 2025 menunjukkan zakat efektif menjangkau kelompok miskin ekstrem dan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial.
Ke depan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan menjadi katalis pembiayaan industri halal nasional.
“Dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026, Danantara diharapkan dapat membiayai sektor keuangan syariah dan industri halal nasional. Saat ini, Danantara juga menyiapkan investasi proyek Kampung Haji senilai Rp20 triliun,” pungkas Handi.














