ELHARAMAIN NEWS – Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat lebih dari 400 ribu calon jemaah haji dalam daftar tunggu nasional belum bisa dipadankan dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Di Kalimantan Timur saja, sekitar 20 ribu calon jemaah mengalami kendala serupa.
Temuan itu disampaikan Inspektur Wilayah III Kemenhaj RI, Mulyadi Nurdin, saat pembinaan aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (10/11/2026), sebagaimana tercantum dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah. Acara itu dihadiri pejabat Kanwil serta kepala kantor Kemenhaj kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
“Terdapat lebih 400 ribu calon jemaah dalam waiting list nasional yang tidak bisa diintegrasikan dengan Dukcapil Kemendagri. Di Kalimantan Timur saja ada sekitar 20 ribu orang yang tidak bisa dipadankan. Kita akan mengecek apa masalahnya, apakah ada kesalahan NIK, nama, atau masalah lainnya melalui verifikasi faktual,” kata Mulyadi.
Perapihan data jemaah menjadi bagian dari pemantauan kepatuhan operasional yang dilakukan tim Inspektorat Jenderal selama kunjungan kerja di Kalimantan Timur. Hingga berita ini disusun, rilis Kemenhaj belum menyebut tenggat verifikasi faktual maupun jumlah data yang sudah dibereskan.
Dalam pembinaan itu, Mulyadi juga menjelaskan peran pengawasan internal menjelang perubahan pola pengelolaan haji 2027. “Pengawasan internal memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian berjalan dengan baik sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
Ia merinci, cakupan pengawasan meliputi seluruh layanan ibadah haji, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Akomodasi, transportasi, konsumsi, sampai layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) ikut diawasi. Menurut Mulyadi, Inspektorat Jenderal berwenang mengawasi aspek kinerja dan keuangan di lingkungan Kemenhaj.
Mulyadi meminta jajaran Kemenhaj memperjelas standar operasional prosedur (SOP) seiring perubahan pola pengelolaan haji. “Seluruh pihak perlu memahami pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Penguatan koordinasi juga diperlukan untuk mempercepat penanganan persoalan di lapangan, terutama ketika layanan yang disediakan syarikah tidak berjalan sesuai kebutuhan jemaah,” paparnya.
Ia juga menyinggung larangan makelar dalam pengadaan layanan haji. Seluruh ASN Kemenhaj diminta menjaga etika pelayanan dan menghindari konflik kepentingan. “Kita harus memperlakukan jemaah secara adil, tidak diskriminatif, tidak pilih kasih, prioritaskan wanita dan lansia. Setiap keputusan aparatur harus berorientasi pada kepentingan jemaah, bukan menjadi ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” kata Mulyadi.
Sebelumnya, Kemenhaj Jawa Barat menggandeng Disdukcapil untuk verifikasi mahram dan pelimpahan porsi di tingkat kabupaten/kota.
Bagi calon jemaah yang masih menunggu giliran berangkat, ada baiknya mencocokkan NIK, nama, dan tanggal lahir pada bukti setoran awal dengan KTP elektronik dan kartu keluarga terbaru. Calon jemaah yang pernah pindah domisili, mengganti KTP, atau menemukan perbedaan ejaan nama dapat menanyakannya ke kantor Kemenhaj kabupaten/kota tempat mendaftar dengan membawa dokumen asli, agar tahapan pelunasan dan pengurusan dokumen kelak tidak tersendat.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
