ELHARAMAIN NEWS – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Batam mengumpulkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) se-Kota Batam untuk menyosialisasikan dua peraturan menteri, Jumat (13/11/2026). Materinya mencakup standar kegiatan usaha, pengawasan, hingga sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar.
Rapat sosialisasi regulasi itu berlangsung di sebuah kafe di kawasan Bengkong Indah, Batam, dan dipimpin Kepala Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi. Ia didampingi Kepala Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Sri Mulelni, serta Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Haji dan Umrah, Nurhidayati, sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah wilayah Kepulauan Riau. Pimpinan dan perwakilan PIHK di kota itu hadir sebagai peserta.
Aturan pertama yang dibahas adalah Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Aturan kedua, PMHU Nomor 2 Tahun 2026, mengatur standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, dan sanksi administratif dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor keagamaan.
Menurut Syahbudi, regulasi menjadi pedoman PIHK dalam menjalankan usaha sekaligus jaminan bahwa jemaah dilayani sesuai ketentuan. Karena itu, setiap penyelenggara diminta memahami standar kegiatan usaha, memenuhi syarat perizinan, dan menjalankan operasional haji khusus secara tertib.
“PIHK harus memahami regulasi yang berlaku dan memastikan seluruh kegiatan penyelenggaraan haji khusus dilaksanakan sesuai ketentuan. Kepatuhan terhadap standar perizinan, operasional, dan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat,” kata Syahbudi.
Ia juga menyinggung aspek pengawasan dan sanksi administratif. Penyelenggara diminta tidak semata mengejar kegiatan usaha, tetapi memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai standar dan melindungi jemaah. Kemenhaj Kota Batam menyatakan akan terus membina dan mengawasi penyelenggara haji dan umrah di wilayahnya.
Bagi jemaah, PMHU Nomor 4 Tahun 2025 memuat aturan yang langsung bersentuhan dengan mereka. Pendaftaran haji khusus dibuka sepanjang tahun pada hari kerja melalui PIHK yang terhubung dengan sistem Kemenhaj. Setoran awal dibayarkan ke bank penerima setoran Bipih Khusus, lalu dipindahkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada hari yang sama. Rincian syarat daftar dan ketentuan pembatalan dalam aturan itu dapat dibaca dalam laporan sosialisasi aturan haji khusus di Banjarbaru.
Sosialisasi di Batam berlangsung saat pelunasan Bipih Khusus 1448 H/2027 M tahap pertama masih berjalan hingga 5 Desember 2026. Dalam ketentuan pelunasan itu, Kemenhaj juga mengatur bahwa jemaah yang terdaftar di PIHK dengan izin tidak berlaku dapat melunasi dengan pindah ke PIHK berizin aktif pilihan jemaah, seperti diulas dalam laporan pelunasan Bipih Khusus 1448 H.
Hingga berita ini disusun, rilis Kemenhaj Kota Batam belum merinci jumlah PIHK berizin di Batam maupun jenis sanksi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Bagi calon jemaah haji khusus di Batam dan Kepulauan Riau, pastikan penyelenggara yang dipilih berstatus PIHK berizin aktif sebelum menyetor dana. Status izin dapat ditanyakan ke kantor Kemenhaj kabupaten/kota setempat. Simpan perjanjian tertulis, bukti setoran awal dari bank penerima setoran, dan catatan ketentuan pembatalan, lalu laporkan ke kantor Kemenhaj bila layanan tidak sesuai kesepakatan.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
