ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai melakukan langkah strategis dengan mengidentifikasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berpotensi terlibat dalam rantai ekonomi penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan haji dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada pelayanan ritual, tetapi juga perlu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah akan mendorong keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor yang terkait dengan kebutuhan jemaah haji, termasuk produk oleh-oleh, logistik, serta berbagai layanan pendukung lainnya.
“Anggaran dan aktivitas ekonomi haji harus memberikan manfaat kembali bagi Indonesia. Karena itu perlu dilakukan identifikasi UMKM yang berpotensi masuk dalam rantai pasok produk oleh-oleh haji,” ujar Jaenal dalam kegiatan pembinaan di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Ia menambahkan bahwa penguatan ekosistem ekonomi haji merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang muncul dari penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.
Selain itu, pengembangan ekosistem ini juga sejalan dengan konsep Tri Sukses Haji, yaitu keberhasilan dalam penyelenggaraan ibadah haji, keberhasilan dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta keberhasilan dalam membangun keadaban dan peradaban.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi PE2HU Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Amri Yusri, menyampaikan bahwa provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar untuk mendukung penguatan ekosistem ekonomi haji.
Ia menjelaskan bahwa di wilayah tersebut terdapat ratusan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah, seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Selain itu, dukungan infrastruktur seperti embarkasi haji, bandara, serta Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di berbagai daerah juga dinilai menjadi potensi penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi haji di tingkat regional.
Melalui upaya identifikasi UMKM ini, pemerintah berharap aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.














